Samarinda (Antaranews Kaltim) -Tim Peneliti dari Universitas Mulawarman (Unmul)Samarinda merekomendasikan agar tenaga pendamping profesional desa meningkatkan kinerja dan pemerintah meningkatkan pendapatan.
"Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap evaluasi kebijakan tenaga pendamping profesional desa yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir, hasilnya direkomendasikan kinerja pendamping harus lebih ditingkatkan,"kata Tim Peneliti Unmul Samarinda, Iqbal saat memaparkan pada Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim.
Lanjut Iqbal peningkatan kinerja tersebut harus dibarengi dengan adanya peningkatan tambahan pendapatan menyesuaikan beban tugas mendampingi 3 sampai 4 desa dengan letak geografis terpisah dan sulit dijangkau.
Ia mengemukakan berdasarkan penelitian di lapangan melalui pendekatan wawancara diketahui honor pendamping lokal desa sekitar Rp2,5 juta sekaligus operasional. Jumlah tersebut tidak ideal untuk wilayah Kaltim yang tergolong sulit dan kondisi ekstrim.
"Setiap pendamping bertanggung jawab mendampingi setidaknya 3 sampai 4 desa dan tentunya membutuhkan biaya operasional lebih besar ketimbang lokasi normal,"katanya.
Selain itu kata Iqbal tim juga merekomendasikan perlu adanya penambahan profesi pendamping teknis di setiap desa. Keberadaannya sangat dibutuhkan kepala desa dalam menyusun tahapan-tahapan teknis pembangunan infrastruktur yang direncanakan desa.
Selama ini keberadaan pendamping desa teknik infrastruktur sebarannya belum merata di setiap kecamatan, terlebih di desa. Sementara desa membutuhkan pendampingan bidang teknis dalam mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan desa.
Terkait pelaksanaan evaluasi merupakan implementasi kebijakan, efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen pengelolaan bidang pendampingan desa.
Menurutnya evaluasi yang dilakukan untuk mendalami masalah, menganalisa , mencari solusi dan merumuskan rekomendasi kebijakan baru atau penyempurnaan.
"Intinya kita ingin mengetahui pendampingan yang dilakukan apakah memberi manfaat atau hanyan ikut kerja. Penelitian dilakukan secara serentak di 34 Provinsi,"katanya.
Sementara Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengapresiasi hasil penelitian yang dilakukan Unmul dan berharap peserta FGD dapat memberi masukan terhadap hasil kajian yang disampaikan guna penyusunan kebijakan mendatang.
"Terkait keluhan para pendamping desa, saya diberbagai kesempatan diforum nasional selalu menyampaikan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan,"kata Jauhar.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018