Ujoh Bilang (Anataranews Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, merencanakan enam program pembangunan prioritas yang akan direalisasikan pada 2019 dan telah masuk rencana kerja pembangunan daerah sebagai acuan semua pihak.
"Enam prioritas pembangunan yang harus dikerjakan pada 2019 itu, pertama adalah terkait pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi," ujar Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Mahakam Ulu Lorensius Liah D ditemui Antara di Ujoh Bilang, Kamis.
Prioritas kedua adalah ketahanan pangan dan perkebunan, selanjutnya ketiga terkait pendidikan. Keempat adalah program kesehatan, kelima mengenai penanggulangan kemiskinan, dan keenam adalah reformasi birokrasi.
Terkait dengan infrastruktur dasar dan transportasi, lanjutnya, masih terbatasnya akses dari Kabupaten Kutai Barat menuju Mahulu, terbatasnya akses antarkecamatan, dan terbatasnya akses dari desa ke ibu kota kecamatan.
Untuk ketahanan pangan dan perkebunan, kaitannya adalah dengan pegembangan ekonomi, karena masalah yang terjadi adalah ekonomi biaya tinggi akibat aksesbilitas dan terbatasnya fasilitas pendukung, yakni belum optimalnya peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Masih terkait ekonomi, yakni belum optimalnya upaya pemenuhan dan pendistribusiaan barang kebutuhan pokok, belum optimalnya peningkataan kemandirian ekonomi, dan belum optimalnya upaya mengembangkaan ketahanan pangan.
Hal itu dikatakan Lorensius saat menjadi narasumber dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) se-Kecamatan Long Bagun yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kampung Ujoh Bilang. Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan OPD dan petinggi beserta staf.
Sedangkan masalah terkait dengan pendidikan, menurut ia, antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta tidak meratanya sebaran tenaga pendidik.
Adapun bidang kesehatan, ia menyebut masih terbatasnya fasilitas kesehatan, tenaga medis dan paramedis, penyebaran tenaga kesehatan tidak merata, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.
"Sedangkan isu strtegis terkait birokrasi dan tata pemerintahan adalah di kabupaten masih menghadapi berbagai masalah, di antaranya terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur, belum optimalnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan," ujarnya.
Dalam pemerintahan desa/kampung, tambah dia, masalah yang ada adalah masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dan pengelolaan dana yang masuk ke desa.
"Untuk masalah sosial yang dihadapi Mahulu adalah angka kemiskinan yang harus diturunkan, belum optimalnya upaya pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial," ucapnya.(*)
Baca juga: OPD Mahakam Ulu gelar musrenbang dengan kampung
Baca juga: Perekonomian Mahakam Ulu diperkirakan tumbuh 5,10 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Enam prioritas pembangunan yang harus dikerjakan pada 2019 itu, pertama adalah terkait pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi," ujar Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Mahakam Ulu Lorensius Liah D ditemui Antara di Ujoh Bilang, Kamis.
Prioritas kedua adalah ketahanan pangan dan perkebunan, selanjutnya ketiga terkait pendidikan. Keempat adalah program kesehatan, kelima mengenai penanggulangan kemiskinan, dan keenam adalah reformasi birokrasi.
Terkait dengan infrastruktur dasar dan transportasi, lanjutnya, masih terbatasnya akses dari Kabupaten Kutai Barat menuju Mahulu, terbatasnya akses antarkecamatan, dan terbatasnya akses dari desa ke ibu kota kecamatan.
Untuk ketahanan pangan dan perkebunan, kaitannya adalah dengan pegembangan ekonomi, karena masalah yang terjadi adalah ekonomi biaya tinggi akibat aksesbilitas dan terbatasnya fasilitas pendukung, yakni belum optimalnya peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Masih terkait ekonomi, yakni belum optimalnya upaya pemenuhan dan pendistribusiaan barang kebutuhan pokok, belum optimalnya peningkataan kemandirian ekonomi, dan belum optimalnya upaya mengembangkaan ketahanan pangan.
Hal itu dikatakan Lorensius saat menjadi narasumber dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) se-Kecamatan Long Bagun yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kampung Ujoh Bilang. Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan OPD dan petinggi beserta staf.
Sedangkan masalah terkait dengan pendidikan, menurut ia, antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta tidak meratanya sebaran tenaga pendidik.
Adapun bidang kesehatan, ia menyebut masih terbatasnya fasilitas kesehatan, tenaga medis dan paramedis, penyebaran tenaga kesehatan tidak merata, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.
"Sedangkan isu strtegis terkait birokrasi dan tata pemerintahan adalah di kabupaten masih menghadapi berbagai masalah, di antaranya terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur, belum optimalnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan," ujarnya.
Dalam pemerintahan desa/kampung, tambah dia, masalah yang ada adalah masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dan pengelolaan dana yang masuk ke desa.
"Untuk masalah sosial yang dihadapi Mahulu adalah angka kemiskinan yang harus diturunkan, belum optimalnya upaya pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial," ucapnya.(*)
Baca juga: OPD Mahakam Ulu gelar musrenbang dengan kampung
Baca juga: Perekonomian Mahakam Ulu diperkirakan tumbuh 5,10 persen
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018