Penajam (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Syarifuddin HR menyoroti belum maksimalnya operasional lampu penerangan jalan umum di wilayah setempat, karena instansi terkait tidak memasukkan anggaran untuk pengadaan listrik dalam perencanaannya.
"Dinas terkait harusnya memasukkan anggaran untuk listrik ke dalam perencanaan penggantian atau pemasangan agar lampu PJU itu bisa menyala maksimal," ujar Syarifuddin ketika ditemui di Penajam, Senin.
Anggota Komisi II DPRD itu menambahkan, pemerintah kabupaten cenderung kurang peduli dengan lampu PJU, karena kondisi jalan raya di wilayah Penajam Paser Utara yang gelap gulita sudah terjadi sejak beberapa tahun lamanya.
Menurut ia, penggantian lampu PJU sudah sejak lama menjadi harapan masyarakat, sehingga warga tidak kesulitan dengan kondisi jalan tanpa penerangan.
"Banyak warga yang mengeluh lampu PJU tidak menyala maksimal, padahal sudah dilakukan penggantian. Selain mengganggu kenyamanan, minimnya penerangan dikhawatirkan memicu kecelakaan dan kriminalitas jalanan," jelasnya.
Pada APBD 2017, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp7 miliar untuk penggantian lampu PJU di sepanjang jalan protokol kilometer 1 hingga 9 di Kecamatan Penajam, dari tenaga surya ke daya listrik.
Namun, pengoperasian lampu PJU itu terbentur masalah anggaran untuk listrik, sehingga belum dapat difungsikan secara maksimal.
Proyek pembangunan pemasangan lampu PJU itu dengan pengadaan daya listrik menggunakan sistem token atau isi ulang pulsa listrik, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara menyataan anggaran yang ada hanya untuk pemasangan tiang dan 300 lampu di sepanjang jalan utama.
Rata-rata untuk setiap 1 kilowatt jam (kWh) lampu PJU itu diperlukan dana sekitar Rp3,5 juta, sehingga untuk mengoperasikan seluruh lampu PJU dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp40 juta per bulan.
"Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memasukkan anggaran pembelian pulsa listrik itu pada perencanaan awal, sehingga penggantian lampu PJU tidak terkesan sia-sia," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Dinas terkait harusnya memasukkan anggaran untuk listrik ke dalam perencanaan penggantian atau pemasangan agar lampu PJU itu bisa menyala maksimal," ujar Syarifuddin ketika ditemui di Penajam, Senin.
Anggota Komisi II DPRD itu menambahkan, pemerintah kabupaten cenderung kurang peduli dengan lampu PJU, karena kondisi jalan raya di wilayah Penajam Paser Utara yang gelap gulita sudah terjadi sejak beberapa tahun lamanya.
Menurut ia, penggantian lampu PJU sudah sejak lama menjadi harapan masyarakat, sehingga warga tidak kesulitan dengan kondisi jalan tanpa penerangan.
"Banyak warga yang mengeluh lampu PJU tidak menyala maksimal, padahal sudah dilakukan penggantian. Selain mengganggu kenyamanan, minimnya penerangan dikhawatirkan memicu kecelakaan dan kriminalitas jalanan," jelasnya.
Pada APBD 2017, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp7 miliar untuk penggantian lampu PJU di sepanjang jalan protokol kilometer 1 hingga 9 di Kecamatan Penajam, dari tenaga surya ke daya listrik.
Namun, pengoperasian lampu PJU itu terbentur masalah anggaran untuk listrik, sehingga belum dapat difungsikan secara maksimal.
Proyek pembangunan pemasangan lampu PJU itu dengan pengadaan daya listrik menggunakan sistem token atau isi ulang pulsa listrik, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara menyataan anggaran yang ada hanya untuk pemasangan tiang dan 300 lampu di sepanjang jalan utama.
Rata-rata untuk setiap 1 kilowatt jam (kWh) lampu PJU itu diperlukan dana sekitar Rp3,5 juta, sehingga untuk mengoperasikan seluruh lampu PJU dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp40 juta per bulan.
"Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memasukkan anggaran pembelian pulsa listrik itu pada perencanaan awal, sehingga penggantian lampu PJU tidak terkesan sia-sia," ujarnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017