Samarinda (ANTARA Kaltim) - Lebih kurang seribu atlet dan pelatih olahraga di Kalimantan Timur berencana menggelar aksi demo di gedung DPRD Kaltim pada Selasa (10/10) pekan depan guna menuntut pembayaran kekurangan bonus PON 2016 yang telah dijanjikan pemerintah provinsi setempat.
Wakil Ketua Forum Atlet dan Pelatih Kaltim Sugeng Mochdar di Samarinda, Jumat, mengatakan, selain aksi dengan menggelar latihan olahraga, para atlet dan pelatih berencana menduduki kantor dewan dengan mendirikan beberapa tenda di lokasi aksi.
"Ini aksi damai oleh para atlet, pelatih, manajer dan ofisial PON 2016 dan kami juga telah melapor ke Polres Samarinda terkait aksi ini," kata Sugeng.
Ia menjelaskan bahwa bonus PON 2016 sebelumnya telah dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim senilai Rp250 juta untuk satu keping emas, namun kenyataannya hanya dibayarkan Rp200 juta.
Kekurangan bonus tersebut, lanjut Sugeng, telah dihitung sebesar Rp13.791.206.900 dan awalnya sudah dijanjikan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim akan direalisasikan melalui APBD Perubahan 2017.
"Tapi, faktanya tidak dianggarkan pada APBDP 2017, sehingga kondisi ini yang membuat atlet dan pelatih merasa kecewa," jelasnya.
Sugeng menegaskan dalam pertemuan perwakilan atlet dan pelatih telah menyepakati akan bersikeras untuk meminta kekurangan bonus tersebut kepada pemerintah.
Targetnya kekurangan bonus tersebut bisa dianggarkan pada APBD murni Kaltim di tahun 2018.
"Kalau memang itu tidak bisa terealisasi, maka kami akan bersikap tegas dan mempersilahkan atlet untuk pindah ke Provinsi lain, kalau memang dirasakan lebih baik," katanya.
Ia mengaku saat ini sudah ada beberapa atlet Kaltim yang mendapatkan tawaran pindah ke Provinsi lain, dengan iming- iming kesejahteraan yang lebih baik seperti Papua, dan Kalimantan Utara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Wakil Ketua Forum Atlet dan Pelatih Kaltim Sugeng Mochdar di Samarinda, Jumat, mengatakan, selain aksi dengan menggelar latihan olahraga, para atlet dan pelatih berencana menduduki kantor dewan dengan mendirikan beberapa tenda di lokasi aksi.
"Ini aksi damai oleh para atlet, pelatih, manajer dan ofisial PON 2016 dan kami juga telah melapor ke Polres Samarinda terkait aksi ini," kata Sugeng.
Ia menjelaskan bahwa bonus PON 2016 sebelumnya telah dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim senilai Rp250 juta untuk satu keping emas, namun kenyataannya hanya dibayarkan Rp200 juta.
Kekurangan bonus tersebut, lanjut Sugeng, telah dihitung sebesar Rp13.791.206.900 dan awalnya sudah dijanjikan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim akan direalisasikan melalui APBD Perubahan 2017.
"Tapi, faktanya tidak dianggarkan pada APBDP 2017, sehingga kondisi ini yang membuat atlet dan pelatih merasa kecewa," jelasnya.
Sugeng menegaskan dalam pertemuan perwakilan atlet dan pelatih telah menyepakati akan bersikeras untuk meminta kekurangan bonus tersebut kepada pemerintah.
Targetnya kekurangan bonus tersebut bisa dianggarkan pada APBD murni Kaltim di tahun 2018.
"Kalau memang itu tidak bisa terealisasi, maka kami akan bersikap tegas dan mempersilahkan atlet untuk pindah ke Provinsi lain, kalau memang dirasakan lebih baik," katanya.
Ia mengaku saat ini sudah ada beberapa atlet Kaltim yang mendapatkan tawaran pindah ke Provinsi lain, dengan iming- iming kesejahteraan yang lebih baik seperti Papua, dan Kalimantan Utara. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017