Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terkendala anggaran untuk mendukung sertifikasi lahan gratis bagi masyarakat melalui program sertifikasi tanah sistematik lengkap dan lintas sektoral.
"Pemerintah kabupaten belum memiliki anggaran untuk sertfikasi lahan gratis, karena belum tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran APBD 2017," kata Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar ketika dihubungi di Penajam, Sabtu.
Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menyiapkan anggaran untuk sertifikasi lahan gratis tersebut, karena sejauh ini belum mendapatkan edaran secara resmi dari pemerintah pusat.
Untuk itu, lanjut Tohar, pembiayaan pelaksanaan program sertifikasi lahan gratis 2017 itu akan dialokasikan pada APBD Perubahan.
"Kami perlu terbuka dengan kondisi keuangan saat ini yang mengalami penurunan cukup signifikan," ujarnya.
Tohar menjelaskan dengan dipangkasnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat berdampak terhadap pendapatan pemerintah kabupaten yang juga mengalami penurunan cukup signifikan.
Program pendaftaran tanah skstematik lengkap merupakan program Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Proyek Nasional Agraria Daerah atau Pronada dan Program Nasional (Prona).
Tohar menyatakan pada 2017, Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Badan Pertanahan Nasional setempat mendapat target sertifikasi 12.500 bidang tanah.
Namun, dari jumlah itu, hanya 500 bidang tanah yang mendapat anggaran dari APBN, sedangkan sertifikasi 12.000 bidang tanah diusahakan BPN bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tohar menambahkan program tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, karena kegiatan sertifikasi rencananya dilaksanakan mulai anggaran perubahan.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengajak semua pihak agar target pendaftaran tanah sistematik lengkap di seluruh desa dan kelurahan itu bisa tercapai. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pemerintah kabupaten belum memiliki anggaran untuk sertfikasi lahan gratis, karena belum tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran APBD 2017," kata Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar ketika dihubungi di Penajam, Sabtu.
Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menyiapkan anggaran untuk sertifikasi lahan gratis tersebut, karena sejauh ini belum mendapatkan edaran secara resmi dari pemerintah pusat.
Untuk itu, lanjut Tohar, pembiayaan pelaksanaan program sertifikasi lahan gratis 2017 itu akan dialokasikan pada APBD Perubahan.
"Kami perlu terbuka dengan kondisi keuangan saat ini yang mengalami penurunan cukup signifikan," ujarnya.
Tohar menjelaskan dengan dipangkasnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat berdampak terhadap pendapatan pemerintah kabupaten yang juga mengalami penurunan cukup signifikan.
Program pendaftaran tanah skstematik lengkap merupakan program Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Proyek Nasional Agraria Daerah atau Pronada dan Program Nasional (Prona).
Tohar menyatakan pada 2017, Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Badan Pertanahan Nasional setempat mendapat target sertifikasi 12.500 bidang tanah.
Namun, dari jumlah itu, hanya 500 bidang tanah yang mendapat anggaran dari APBN, sedangkan sertifikasi 12.000 bidang tanah diusahakan BPN bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tohar menambahkan program tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, karena kegiatan sertifikasi rencananya dilaksanakan mulai anggaran perubahan.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengajak semua pihak agar target pendaftaran tanah sistematik lengkap di seluruh desa dan kelurahan itu bisa tercapai. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017