Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Timur, mengukuhkan kepengurusan DWP BKKBN perwakilan Provinsi Kaltim priode 2015-2019 dengan ketua Dewi Kurniawaty Sukaryo yang diharapkan bisa lebih aktif setelah pengukuhan.
"Atas nama DWP Provinsi Kaltim, saya ucapkan selamat kepada pengurus DWP BKKBN Kaltim. Semoga bisa amanah dalam menjalankan organisasi," kata Ketua DWP Provinsi Kaltim Sonya Eveline Saini setelah mengukuhkan DWP BKKBN Kaltim di Samarinda, Kamis.
Setiap kepengurusan Dharma Wanita, katanya, mempunyai keleluasaan menentukan program kerja sesuai dengan situasi dan kondisi unit masing-masing, kemudian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada organisasi satu tingkat di atasnya.
Ia berpesan kepada ketua DWP BKKBN Kaltim bahwa DWP merupakan organisasi kemasyarakatan, sehingga semua anggotanya harus turut berkiprah dalam upaya membangun bangsa, khususnya berbagai hal yang berkaitan dengan kaum perempuan dan anak.
Ia juga berharap DWP BKKBN Kaltim segera menyusun dan mengembangkan program yang disesuaikan dengan rencana strategis (renstra) dari hasil Munas III tahun 2014 lalu sehingga menjadi Renstra DWP 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan program.
Menurutnya, organisasi DWP dibentuk di era reformasi, ketika itu aspirasi masyarakat mendambakan perubahan tatanan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.
Oleh karena itu, perubahan mendasar tersebut kemudian tercermin pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) DWP yang menjadi landasan dalam ketentuan organisasi.
Dalam seremonial pengukuhan DWP Perwakilan BKKBN Kaltim itu dihadiri penasehat DWP Provinsi Kaltim Hj Encik Amelia Suharni Faroek dan Marissa Haque yang merupakan pembicara dalam talkshow dalam seremonial itu.
Dalam kesempatan itu, Ketua DWP BKKBN Kaltim Dewi Kurniawaty Sukaryo mengaku akan menyusun beberapa program dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Nasional (Munas) pada 2014.
"Fungsi utama DWP adalah untuk menyejahterakan anggota melalui bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Sedangkan beberapa program yang telah disusun baik yang terkait dengan pendidikan, sosial, dan lainnya akan dilakukan kerja sama dengan instansi terkait," ujar Kurniawaty. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Atas nama DWP Provinsi Kaltim, saya ucapkan selamat kepada pengurus DWP BKKBN Kaltim. Semoga bisa amanah dalam menjalankan organisasi," kata Ketua DWP Provinsi Kaltim Sonya Eveline Saini setelah mengukuhkan DWP BKKBN Kaltim di Samarinda, Kamis.
Setiap kepengurusan Dharma Wanita, katanya, mempunyai keleluasaan menentukan program kerja sesuai dengan situasi dan kondisi unit masing-masing, kemudian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada organisasi satu tingkat di atasnya.
Ia berpesan kepada ketua DWP BKKBN Kaltim bahwa DWP merupakan organisasi kemasyarakatan, sehingga semua anggotanya harus turut berkiprah dalam upaya membangun bangsa, khususnya berbagai hal yang berkaitan dengan kaum perempuan dan anak.
Ia juga berharap DWP BKKBN Kaltim segera menyusun dan mengembangkan program yang disesuaikan dengan rencana strategis (renstra) dari hasil Munas III tahun 2014 lalu sehingga menjadi Renstra DWP 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan program.
Menurutnya, organisasi DWP dibentuk di era reformasi, ketika itu aspirasi masyarakat mendambakan perubahan tatanan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.
Oleh karena itu, perubahan mendasar tersebut kemudian tercermin pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) DWP yang menjadi landasan dalam ketentuan organisasi.
Dalam seremonial pengukuhan DWP Perwakilan BKKBN Kaltim itu dihadiri penasehat DWP Provinsi Kaltim Hj Encik Amelia Suharni Faroek dan Marissa Haque yang merupakan pembicara dalam talkshow dalam seremonial itu.
Dalam kesempatan itu, Ketua DWP BKKBN Kaltim Dewi Kurniawaty Sukaryo mengaku akan menyusun beberapa program dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Nasional (Munas) pada 2014.
"Fungsi utama DWP adalah untuk menyejahterakan anggota melalui bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Sedangkan beberapa program yang telah disusun baik yang terkait dengan pendidikan, sosial, dan lainnya akan dilakukan kerja sama dengan instansi terkait," ujar Kurniawaty. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017