Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-6 tahun 2018 di Kabupaten Kutai Timur berpotensi tidak mempertandingkan cabang olahraga balap motor, karena terjadinya kekisruhan di internal kepengurusan organisasi Ikatan Motor Indonesia setempat.
Informasi yang diperoleh wartawan di Samarinda, Minggu, menyebutkan saat ini terjadi dualisme kepengurusan Pengurus Provinsi IMI Kaltim, yakni versi ketua umum Rendi Asmara yang telah mendapat restu dari Pengurus Pusat IMI dan versi Fitria Alaydrus yang mendapatkan legaligasi dari KONI Kaltim.
Kepengurusan IMI Kaltim versi Fitria Alaydrus yang ditunjuk KONI menyiapkan tim dan pebalap untuk berlaga pada PON 2016 di Jawa Barat.
Kedua kubu itu sempat dipertemukan untuk mencari jalan tengah, namun hasil pertemuan tak membuat keduanya sepakat menyatukan organisasi balap motor di Kaltim.
Justru selepas pertemuan tersebut, kubu IMI Kaltim pimpinan Redy Asmara akan menggelar musyawarah provinsi pada 18-19 Maret 2017 di Balikpapan.
Fitria Alaydrus saat dikonfirmasi menyatakan prihatin dengan kondisi belum satunya organisasi IMI Kaltim yang bisa berimbas pada kelanjutan perlombaan balap motor di Porprov mendatang.
"Kami tetap berpegang pada keputusan KONI Kaltim, bahwa kepengurusan kami yang sah dan diakui," jelasnya.
Ia menilai sikap PP IMI memilih IMI versi Rendy Asmara menggelar musprov di Balikpapan tidak tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga pihaknya tidak bisa mendemisionerkan kepengurusan tersebut.
"Kami tetap menjalankan organisasi IMI Kaltim di bawah naungan KONI Kaltim dengan dilandasi putusan pengadilan tinggi yang menolak banding PP IMI terhadap kepengurusan kami," papar Fitria.
Untuk itu, lanjut Fitris, IMI Kaltim pimpinannya yang tetap memiliki hak suara pada pelaksanaan Musprov KONI Kaltim yang dijadwalkan pada April 2017.
"Hak suara kami tidak akan hilang di Musprov, justru yang dikhawatirkan itu keikutsertaan balap motor di Porprov yang kemungkinan besar akan hilang karena dualismen ini," ujarnya.
Fitria menambahkan dengan kondisi dualisme kepengurusan IMI itu akan berdampak pada pembinaan atlet Kaltim.
"Makanya, kemarin saya bersama KONI Kaltim dan tokoh otomotif menyatukan persepsi demi kepentingan atlet. Saya juga telah menyampaikan tidak maju mencalonkan diri dan meminta agar seluruh klub-klub yang memang keanggotaannya mendapat hak suara dengan ditegakkanya aturan organisasi sesuai AD-ART, serta secara demokratis untuk kepentingan atlet. Pada kenyataannya dipatahkan oleh PP IMI serta oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Informasi yang diperoleh wartawan di Samarinda, Minggu, menyebutkan saat ini terjadi dualisme kepengurusan Pengurus Provinsi IMI Kaltim, yakni versi ketua umum Rendi Asmara yang telah mendapat restu dari Pengurus Pusat IMI dan versi Fitria Alaydrus yang mendapatkan legaligasi dari KONI Kaltim.
Kepengurusan IMI Kaltim versi Fitria Alaydrus yang ditunjuk KONI menyiapkan tim dan pebalap untuk berlaga pada PON 2016 di Jawa Barat.
Kedua kubu itu sempat dipertemukan untuk mencari jalan tengah, namun hasil pertemuan tak membuat keduanya sepakat menyatukan organisasi balap motor di Kaltim.
Justru selepas pertemuan tersebut, kubu IMI Kaltim pimpinan Redy Asmara akan menggelar musyawarah provinsi pada 18-19 Maret 2017 di Balikpapan.
Fitria Alaydrus saat dikonfirmasi menyatakan prihatin dengan kondisi belum satunya organisasi IMI Kaltim yang bisa berimbas pada kelanjutan perlombaan balap motor di Porprov mendatang.
"Kami tetap berpegang pada keputusan KONI Kaltim, bahwa kepengurusan kami yang sah dan diakui," jelasnya.
Ia menilai sikap PP IMI memilih IMI versi Rendy Asmara menggelar musprov di Balikpapan tidak tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga pihaknya tidak bisa mendemisionerkan kepengurusan tersebut.
"Kami tetap menjalankan organisasi IMI Kaltim di bawah naungan KONI Kaltim dengan dilandasi putusan pengadilan tinggi yang menolak banding PP IMI terhadap kepengurusan kami," papar Fitria.
Untuk itu, lanjut Fitris, IMI Kaltim pimpinannya yang tetap memiliki hak suara pada pelaksanaan Musprov KONI Kaltim yang dijadwalkan pada April 2017.
"Hak suara kami tidak akan hilang di Musprov, justru yang dikhawatirkan itu keikutsertaan balap motor di Porprov yang kemungkinan besar akan hilang karena dualismen ini," ujarnya.
Fitria menambahkan dengan kondisi dualisme kepengurusan IMI itu akan berdampak pada pembinaan atlet Kaltim.
"Makanya, kemarin saya bersama KONI Kaltim dan tokoh otomotif menyatukan persepsi demi kepentingan atlet. Saya juga telah menyampaikan tidak maju mencalonkan diri dan meminta agar seluruh klub-klub yang memang keanggotaannya mendapat hak suara dengan ditegakkanya aturan organisasi sesuai AD-ART, serta secara demokratis untuk kepentingan atlet. Pada kenyataannya dipatahkan oleh PP IMI serta oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi," tegasnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017