Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang telah dijalankan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir, masih perlu diintegrasikan dengan berbagai pihak agar berkelanjutan dan dampak positifnya meluas.

"Meskipun dampak positifnya sudah terasa, namun kini yang diperlukan adalah integrasi kegiatan baik oleh pemerintah, mitra kerja sama internasional, LSM lokal, maupun dengan lembaga lainnya," ujar Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, dalam acara Evaluasi Dampak Program Kegiatan Perubahan Iklim Terhadap Pembangunan Kabupaten Berau di Berau, Jumat.

Tujuannya adalah, lanjut Agus, agar program yang sudah berjalan baik selama ini, terus menjadi arus utama dalam pembangunan daerah, meskipun ke depan akan terjadi pergantian kepimpinan.

Contohnya adalah untuk alokasi kelanjutan PKHB yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau.

Berau yang merupakan kabupaten percontohan Pembangunan Hijau, harus memikirkan posisi dan konsistensi implementasi PKHB agar tetap bisa berjalan sebagaimana cita-cita semula.

Acara Evaluasi Dampak Program Kegiatan Perubahan Iklim ini diselenggarakan kerja sama dengan The Nature Conservancy (TNC), sebuah organisasi konservasi yang membawa dampak konservasi di 69 negara untuk melindungi darat dan perairan.

Sementara Rizal Algamar, Country Director TNC mengatakan saat ini TNC menerapkan pendekatan pada dua kampung di Berau, yaitu di Long Duhung dan Merabu, Kecamatan Kelay.

TNC juga mendukung para mitra yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok swadaya masyarakat (KSM), untuk mereplikasi pendekatan di 24 kampung lain di Berau.

Pendekatan yang dilakukan melalui Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan atau yang dikenal dengan sebutan Sigap. Pendekatan Sigap disusun secara sistematis sebagai alat bagi para pendamping desa baik oleh tenaga pendamping profesional maupun pihak ketiga.

Model pendekatan Sigap yang mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan dan terintegrasi secara sosial, lingkungan, dan ekonomi, dapat dijadikan salah satu model pembangunan desa atau kampung di Indonesia.

Perusahaan yang banyak memanfaatkan sumberdaya alam dan berhubungan dengan masyarakat desa pun didorong untuk mengadopsi pendekatan ini dalam kegiatan operasionalnya.

"TNC berharap pendekatan ini ke depan dapat direplikasi di banyak kampung lain di Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai provinsi lain di Indonesia, baik oleh masyarakat desa, pemerintah, maupun swasta," ujar Rizal Algamar. (*)

Pewarta: M.Ghofar

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016