Penajam (ANTARA Kaltim) - Rancangan APBD 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diproyeksikan sekitar Rp1,03 triliun atau turun lebih kurang Rp400 miliar dibanding APBD 2016, seiring adanya penurunan pendapatan.
"Terjadi penurunan terhadap besaran pendapatan dalam APBD 2017 dibanding APBD 2016. Penurunan itu sekisar Rp400 miliar," kata Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali saat dihubungi di Penajam, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada rapat anggaran antara eksekutif dan legislatif, APBD 2017 mengalami penurunan.
Dibanding dengan APBD 2016 yang mencapai Rp1,4 triliun, kekuatan APBD 2017 mengalami penurunan sekitar Rp400 miliar atau hanya berkisar Rp1,03 triliun.
"Penurunan APBD 2017 itu dipengaruhi merosotnya transfer dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi (migas) dari pemerintah pusat," ujarnya.
Dengan adanya penurunan rencana pendapatan tersebut, lanjut Nanang Ali, kegiatan yang diprioritaskan menjadi pembahasan utama.
Selain itu, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus melakukan penghematan anggaran, agar kekuatan anggaran pendanaan sepanjang 2017 tercukupi.
Nanang Ali juga meminta pemerintah daerah setempat mengoptimalkan potensi PAD (pendapatan asli daerah), menyusul merosotnya APBD 2017 tersebut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD, tidak hanya mengandalkan dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat.
"Jadi, harus ada upaya mengoptimalkan potensi PAD dan tidak hanya mengandalkan bagi hasil migas," tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bagi hasil migas tersebut berimbas pada pendapatan daerah ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, ujarnya (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Terjadi penurunan terhadap besaran pendapatan dalam APBD 2017 dibanding APBD 2016. Penurunan itu sekisar Rp400 miliar," kata Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali saat dihubungi di Penajam, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada rapat anggaran antara eksekutif dan legislatif, APBD 2017 mengalami penurunan.
Dibanding dengan APBD 2016 yang mencapai Rp1,4 triliun, kekuatan APBD 2017 mengalami penurunan sekitar Rp400 miliar atau hanya berkisar Rp1,03 triliun.
"Penurunan APBD 2017 itu dipengaruhi merosotnya transfer dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi (migas) dari pemerintah pusat," ujarnya.
Dengan adanya penurunan rencana pendapatan tersebut, lanjut Nanang Ali, kegiatan yang diprioritaskan menjadi pembahasan utama.
Selain itu, satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus melakukan penghematan anggaran, agar kekuatan anggaran pendanaan sepanjang 2017 tercukupi.
Nanang Ali juga meminta pemerintah daerah setempat mengoptimalkan potensi PAD (pendapatan asli daerah), menyusul merosotnya APBD 2017 tersebut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD, tidak hanya mengandalkan dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat.
"Jadi, harus ada upaya mengoptimalkan potensi PAD dan tidak hanya mengandalkan bagi hasil migas," tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bagi hasil migas tersebut berimbas pada pendapatan daerah ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, ujarnya (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016