Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mengikuti gerakan sedot lumpur tinja bagi 1.000 toilet atau kakus di perumahan warga untuk mewujudkan Program Promosi Sanitasi Sehat 2016.
Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Arfiansyah saat dihubungi di Balikpapan, Senin, mengatakan program pemerintah pusat bekerja sama dengan Bank Dunia tersebut bertujuan mendorong kabupaten/kota mewujudkan salah satu target, yakni 100 persen akses sehat sanitasi.
"Pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019, pemerintah pusat memiliki program 101, yakni 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 1 persen akses sanitasi pada awal 2020," jelasnya.
"Tahun ini ada 40 kota yang ikut dalam program itu, termasuk Balikpapan. Di Indonesia, baru Kota Solo yang melaksanakan gerakan sedot lumpur tinja," ujar Arfiansyah.
Kota Balikpapan terpilih untuk mengikuti gerakan sedot lumpur tinja, karena dinilai sebagai salah satu kota prolingkungan dan di Kota Balikpapan program sanitasi sehat berupa sedot WC atau kakus itu dilakukan di Perumahan Korpri, Kelurahan Sepinggan Baru.
"Program ini dilaksanakan setiap empat tahun sekali, baik yang sudah melakukan sedot WC maupun yang belum," tambahnya.
"Syarat dari sedot WC atau toilet itu harus pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), karena pembayaran retribusi sedot kakus melalui rekening PDAM," ujarnya.
Ia menjelaskan perhitungan pembayaran sedot toilet itu sekitar Rp400.000 per rumah selama empat tahun.
Pemerintah Kota Balikpapan akan mengarahkan pembayaran diangsur Rp8.000 atau Rp10.000 per bulan, namun pemilik rumah bersedia membongkar sendiri lubang sedotan toiletnya.
"Hasil survei Bank Dunia menyebutkan rata-rata masyarakat setuju dengan pola itu untuk membayar cicilan sedot WC selama empat tahun," ucapnya.
Pemkot Balikpapan berencana melakukan sosialisasi program ke kantor Kecamatan Balikpapan Selatan, PDAM dan Kelurahan Gunung Bahagia pada Selasa (19/4).
"Dalam Program gerakan sedot lumpur tinja ini, Bank Dunia tidak memberikan bantuan berupa uang, namun lebih pada teknik asisten atau pengetahuan," jelas Arfiansyah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Arfiansyah saat dihubungi di Balikpapan, Senin, mengatakan program pemerintah pusat bekerja sama dengan Bank Dunia tersebut bertujuan mendorong kabupaten/kota mewujudkan salah satu target, yakni 100 persen akses sehat sanitasi.
"Pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019, pemerintah pusat memiliki program 101, yakni 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 1 persen akses sanitasi pada awal 2020," jelasnya.
"Tahun ini ada 40 kota yang ikut dalam program itu, termasuk Balikpapan. Di Indonesia, baru Kota Solo yang melaksanakan gerakan sedot lumpur tinja," ujar Arfiansyah.
Kota Balikpapan terpilih untuk mengikuti gerakan sedot lumpur tinja, karena dinilai sebagai salah satu kota prolingkungan dan di Kota Balikpapan program sanitasi sehat berupa sedot WC atau kakus itu dilakukan di Perumahan Korpri, Kelurahan Sepinggan Baru.
"Program ini dilaksanakan setiap empat tahun sekali, baik yang sudah melakukan sedot WC maupun yang belum," tambahnya.
"Syarat dari sedot WC atau toilet itu harus pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), karena pembayaran retribusi sedot kakus melalui rekening PDAM," ujarnya.
Ia menjelaskan perhitungan pembayaran sedot toilet itu sekitar Rp400.000 per rumah selama empat tahun.
Pemerintah Kota Balikpapan akan mengarahkan pembayaran diangsur Rp8.000 atau Rp10.000 per bulan, namun pemilik rumah bersedia membongkar sendiri lubang sedotan toiletnya.
"Hasil survei Bank Dunia menyebutkan rata-rata masyarakat setuju dengan pola itu untuk membayar cicilan sedot WC selama empat tahun," ucapnya.
Pemkot Balikpapan berencana melakukan sosialisasi program ke kantor Kecamatan Balikpapan Selatan, PDAM dan Kelurahan Gunung Bahagia pada Selasa (19/4).
"Dalam Program gerakan sedot lumpur tinja ini, Bank Dunia tidak memberikan bantuan berupa uang, namun lebih pada teknik asisten atau pengetahuan," jelas Arfiansyah. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016