Samarinda (ANTARA Kaltim)- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandi mengatakan alokasi anggaran untuk seluruh proyek multiyears atau tahun jamak harus ditinjau ulang, seiring menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
"Menurut keterangan dari Pemprov Kaltim APBD 2017 pada kisaran Rp 6 triliun, walaupun dewan dengan pemerintah nantinya akan berjuang bersama agar bisa meningkat secara signifikan. Karena penganggaran harus realistis dan rasional," kata Agus di sela-sela rapat Komisi III DPRD Kaltim dengan Bappeda dan PU Kaltim, Selasa (12/4).
Agus menambahkan sesuai keterangan Bappeda Kaltim, belanja wajib untuk proyeksi 2017 bagi proyek tahun jamak, antara lain jalan tol Rp 450 miliar, Bandara Samarinda Baru Rp 250 miliar, Jembatan Mahakam Kembar Rp 90 miliar, ditambah proyek pengadaan air bersih untuk kawasan Maloy, di Kutim.
Jika harus dipaksakan ruang fiskal Kalti sangat sempit dan akan mengurangi sejumlah alokasi untuk kegiatan lainnya, seperti pendidikan berupa beasiswa hingga insentif bagi guru. Tidak kalah pentingnya adalah program pertanian dalam arti luas.
Senada, anggota Komisi III DPRD Kaltim Wibowo Handoko menuturkan, dengan melihat progress pembangunan yang dilaksanakan masih jauh dari harapan, tinjau ulang alokasi anggaran MYC sangat dimungkinkan. Apalagi realisasi anggaran hingga Maret masih di bawah sepuluh persen. Bahkan untuk beberapa kegiatan ada yang belum masuk proses lelang.
Perbandingan serapan belanja APBD Kaltim per 29 Februari selama tiga tahun terakhir terus memang menunjukkan tren positif, walau demikian persentasenya masih cukup kecil. Dicontohkannya, realisasi penyerapan per Maret 2014 sebesar 4,70 persen, 2015 naik menjadi 6,35 persen, dan 2016 sebesar 9,86 persen.
"Dengan melihat prosesnya hingga saat ini wajar jika kita pesimistis akan rampung sesuai target atau tuntas pada periode Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Kalaupun harus dikebut maka khawatir kualitasnya kurang maksimal," sebut Wibowo.(Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Menurut keterangan dari Pemprov Kaltim APBD 2017 pada kisaran Rp 6 triliun, walaupun dewan dengan pemerintah nantinya akan berjuang bersama agar bisa meningkat secara signifikan. Karena penganggaran harus realistis dan rasional," kata Agus di sela-sela rapat Komisi III DPRD Kaltim dengan Bappeda dan PU Kaltim, Selasa (12/4).
Agus menambahkan sesuai keterangan Bappeda Kaltim, belanja wajib untuk proyeksi 2017 bagi proyek tahun jamak, antara lain jalan tol Rp 450 miliar, Bandara Samarinda Baru Rp 250 miliar, Jembatan Mahakam Kembar Rp 90 miliar, ditambah proyek pengadaan air bersih untuk kawasan Maloy, di Kutim.
Jika harus dipaksakan ruang fiskal Kalti sangat sempit dan akan mengurangi sejumlah alokasi untuk kegiatan lainnya, seperti pendidikan berupa beasiswa hingga insentif bagi guru. Tidak kalah pentingnya adalah program pertanian dalam arti luas.
Senada, anggota Komisi III DPRD Kaltim Wibowo Handoko menuturkan, dengan melihat progress pembangunan yang dilaksanakan masih jauh dari harapan, tinjau ulang alokasi anggaran MYC sangat dimungkinkan. Apalagi realisasi anggaran hingga Maret masih di bawah sepuluh persen. Bahkan untuk beberapa kegiatan ada yang belum masuk proses lelang.
Perbandingan serapan belanja APBD Kaltim per 29 Februari selama tiga tahun terakhir terus memang menunjukkan tren positif, walau demikian persentasenya masih cukup kecil. Dicontohkannya, realisasi penyerapan per Maret 2014 sebesar 4,70 persen, 2015 naik menjadi 6,35 persen, dan 2016 sebesar 9,86 persen.
"Dengan melihat prosesnya hingga saat ini wajar jika kita pesimistis akan rampung sesuai target atau tuntas pada periode Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Kalaupun harus dikebut maka khawatir kualitasnya kurang maksimal," sebut Wibowo.(Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016