Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Pembangunan Perbatasan (BPPD) Kaltim Frederik Bid mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp105 miliar untuk membangun konektivitas infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
"Kawasan perbatasan itu masih minim infrastruktur, Kementerian PUPR telah alokasikan anggaran yang berasal dari APBN 2016-2017 sebesar Rp105 miliar untuk Kabupaten Mahulu," katanya.
Menurutnya, alokasi anggaran sebesar itu telah disiapkan beberapa program kegiatan untuk percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan infrastruktur pemukiman di kawasan perbatasan.
"Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan pengembangan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal ini menjadi prioritas karena selama ini disparitas antara wilayah di perbatasan relatif masih tinggi, khususnya wilayah yang terpencil dan terisolasi yang masuk dalam kawasan perbatasan negara," katanya.
Dalam RPJMN 2015-2019 terdapat enam strategi pengembangan wilayah perbatasan diantaranya yakni mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi lokal, membangun konektivitas simpul transportasi utama yang menghubungkan Pusat Kegiatan Strategis Negara (PKSN) dengan lokasi prioritas dan negara tetangga, membangun sumber daya manusia (SDM) perbatasan yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK), meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan dengan kerjasama perdagangan, sosial budaya, dan hankam batas.
"Strategi pengembangan lainnya yakni mengembangkan kawasan budidaya secara produktif dengan melindungi SDA hutan tropis dan konservasi serta yang terakhir adalah membangun dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security) dan lingkungan (environment) secara serasi," katanya.
Mengingat masih minimnya berbagai infrastruktur di kawasan perbatasan tersebut, baik infrastruktur jalan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya maka kementerian PUPR akan membangun penyediaan sistem air minum, sanitasi dan membangun jalan lingkungan.
"Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan, kemakmuran dan kesejahteraan warga setempat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk sebagai standarisasi sarana prasarana pertahanan serta pengamanan perbatasan," katanya. (Humas Prov Kaltim/rus)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Kawasan perbatasan itu masih minim infrastruktur, Kementerian PUPR telah alokasikan anggaran yang berasal dari APBN 2016-2017 sebesar Rp105 miliar untuk Kabupaten Mahulu," katanya.
Menurutnya, alokasi anggaran sebesar itu telah disiapkan beberapa program kegiatan untuk percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan infrastruktur pemukiman di kawasan perbatasan.
"Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan pengembangan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal ini menjadi prioritas karena selama ini disparitas antara wilayah di perbatasan relatif masih tinggi, khususnya wilayah yang terpencil dan terisolasi yang masuk dalam kawasan perbatasan negara," katanya.
Dalam RPJMN 2015-2019 terdapat enam strategi pengembangan wilayah perbatasan diantaranya yakni mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi lokal, membangun konektivitas simpul transportasi utama yang menghubungkan Pusat Kegiatan Strategis Negara (PKSN) dengan lokasi prioritas dan negara tetangga, membangun sumber daya manusia (SDM) perbatasan yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK), meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan dengan kerjasama perdagangan, sosial budaya, dan hankam batas.
"Strategi pengembangan lainnya yakni mengembangkan kawasan budidaya secara produktif dengan melindungi SDA hutan tropis dan konservasi serta yang terakhir adalah membangun dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security) dan lingkungan (environment) secara serasi," katanya.
Mengingat masih minimnya berbagai infrastruktur di kawasan perbatasan tersebut, baik infrastruktur jalan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya maka kementerian PUPR akan membangun penyediaan sistem air minum, sanitasi dan membangun jalan lingkungan.
"Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan, kemakmuran dan kesejahteraan warga setempat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk sebagai standarisasi sarana prasarana pertahanan serta pengamanan perbatasan," katanya. (Humas Prov Kaltim/rus)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016