Bontang (ANTARA Kaltim) - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang M Dahnial mengemukakan pro-kontra dari masyarakat terhadap rencana pembangunan pabrik pupuk NPK di lingkup PT Pupuk Kaltim hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Dahnial saat dihubungi di Bontang, Kamis, mengatakan masih adanya penolakan terhadap pembangunan pabrik pupuk tersebut menandakan kurangnya perhatian pihak perusahaan kepada warga yang tinggal di sekitar lingkungan pabrik.
"Fakta di lapangan, banyak warga yang menolak proyek itu dan ini menandakan pihak perusahaan kurang memedulikan mereka. Padahal, PKT punya hak dalam penggunaan dana CSR-nya," katanya.
Ia juga menyayangkan sikap PKT yang terkesan menutup diri dengan rencana pembangunan proyek itu, khususnya dalam melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah dan DPRD.
"Ketika ada gejolak di masyarakat, barulah PKT meminta bantuan DPRD untuk memfasilitasi. Tetapi giliran kondisinya adem dan tidak ada polemik, kami dicuekin," katanya.
Selain itu, dalam kunjungan ke PKT beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Bontang menemukan tumpukan batu bara yang digunakan sebagai pembangkit listrik juga terlihat terbakar.
"Akibat dari aktivitas memadatkan batu bara itu menimbulkan debu yang sangat pekat dan imbasnya kepada warga sekitar," tambahnya.
Dahnial juga menyoroti program CSR yang telah disalurkan kepada warga dan seakan-akan perusahaan yang menyalurkan bantuan.
"Jelas dalam regulasi perusahaan punya kewajiban yang harus dipenuhi dan itu bukan bantuan, tetapi kewajiban kepada masyarakat yang harus dipenuhi," tegasnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Dahnial saat dihubungi di Bontang, Kamis, mengatakan masih adanya penolakan terhadap pembangunan pabrik pupuk tersebut menandakan kurangnya perhatian pihak perusahaan kepada warga yang tinggal di sekitar lingkungan pabrik.
"Fakta di lapangan, banyak warga yang menolak proyek itu dan ini menandakan pihak perusahaan kurang memedulikan mereka. Padahal, PKT punya hak dalam penggunaan dana CSR-nya," katanya.
Ia juga menyayangkan sikap PKT yang terkesan menutup diri dengan rencana pembangunan proyek itu, khususnya dalam melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah dan DPRD.
"Ketika ada gejolak di masyarakat, barulah PKT meminta bantuan DPRD untuk memfasilitasi. Tetapi giliran kondisinya adem dan tidak ada polemik, kami dicuekin," katanya.
Selain itu, dalam kunjungan ke PKT beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Bontang menemukan tumpukan batu bara yang digunakan sebagai pembangkit listrik juga terlihat terbakar.
"Akibat dari aktivitas memadatkan batu bara itu menimbulkan debu yang sangat pekat dan imbasnya kepada warga sekitar," tambahnya.
Dahnial juga menyoroti program CSR yang telah disalurkan kepada warga dan seakan-akan perusahaan yang menyalurkan bantuan.
"Jelas dalam regulasi perusahaan punya kewajiban yang harus dipenuhi dan itu bukan bantuan, tetapi kewajiban kepada masyarakat yang harus dipenuhi," tegasnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015