Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) Provinsi Kaltim, masih terkendala dengan ketersediaan tenaga lapangan penyuluh KB, khususnya di beberapa kabupaten/kota.
"Tenaga penyuluh KB kita sangat jauh berkurang, sekarang ini tinggal 320 orang dari 700 orang sebelumnya yang disebabkan selain karena pensiun, meninggal dunia, juga banyak dimutasi ke tempat lain, sehingga jumlahnya berkurang," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim H Yenrizal Makmur.
Karena itu pihaknya berharap ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk bisa melakukan perekrutan tenaga penyuluh, sehingga pelaksanaan program KB bisa dilaksanakan secara maksimal. Khususnya daerah yang masih kurang tenaga penyuluh KB-nya.
"Sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota sangat kita harapkan untuk bisa melakukan perekrutan tenaga penyuluh KB," ujarnya yang kemudian menjelaskan bahwa sampai Desember 2016 masih kewenangan bupati/walikota, bukan kewenengan BKKBN. Kewenangan BKKBN baru berlaku mulai 1 Januari 2017, hal itu berdasarkan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Karena masih kewenangan daerah, maka diharapkan bupati maupun walikota bisa melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah tenaga penyuluh, kalau memang masih kurang, maka pemerintah daerah berhak melakukan perekrutan tenaga penyuluh.
"Mumpung masih ada waktu, diharapkan kepala daerah bisa mendukung program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), dengan pemenuhan tenaga penyuluh KB,"paparnya.
Dikatakan, penyuluh KB merupkan ujung tombak pengelola KB dilini lapangan, dimana tugas dan fungsinya adalah juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas terkait dengan proghram KB.
Selain itu, penyuluh KB juga merupakan salah stu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh sauatu daerah
"Oleh karena tugas dan fungsi penyuluh KB sangatlah penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam berbagai penyuluhan program KB,"ujarnya.(Humas Prov kaltim/mar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Tenaga penyuluh KB kita sangat jauh berkurang, sekarang ini tinggal 320 orang dari 700 orang sebelumnya yang disebabkan selain karena pensiun, meninggal dunia, juga banyak dimutasi ke tempat lain, sehingga jumlahnya berkurang," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim H Yenrizal Makmur.
Karena itu pihaknya berharap ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk bisa melakukan perekrutan tenaga penyuluh, sehingga pelaksanaan program KB bisa dilaksanakan secara maksimal. Khususnya daerah yang masih kurang tenaga penyuluh KB-nya.
"Sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota sangat kita harapkan untuk bisa melakukan perekrutan tenaga penyuluh KB," ujarnya yang kemudian menjelaskan bahwa sampai Desember 2016 masih kewenangan bupati/walikota, bukan kewenengan BKKBN. Kewenangan BKKBN baru berlaku mulai 1 Januari 2017, hal itu berdasarkan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Karena masih kewenangan daerah, maka diharapkan bupati maupun walikota bisa melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah tenaga penyuluh, kalau memang masih kurang, maka pemerintah daerah berhak melakukan perekrutan tenaga penyuluh.
"Mumpung masih ada waktu, diharapkan kepala daerah bisa mendukung program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), dengan pemenuhan tenaga penyuluh KB,"paparnya.
Dikatakan, penyuluh KB merupkan ujung tombak pengelola KB dilini lapangan, dimana tugas dan fungsinya adalah juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas terkait dengan proghram KB.
Selain itu, penyuluh KB juga merupakan salah stu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh sauatu daerah
"Oleh karena tugas dan fungsi penyuluh KB sangatlah penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam berbagai penyuluhan program KB,"ujarnya.(Humas Prov kaltim/mar)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015