Samarinda (ANTARA Kaltim) - Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya daerah perbatasan di wilayah Kaltim yang saat ini mengalami rawan pangan, akibat minimnya pasokan sembilan bahan pokok (Sembako). Sebagaimana yang dikhawatirkan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Kemungkinan mengalami rawan pangan di daerah otonomi baru di Kaltim tersebut sangat beralasan, karena selain gagal panen, juga sulitnya arus transportasi logistik menuju daerah pedalaman dan perbatasan di Mahakam Ulu, akibat air Sungai Mahakam yang surut.
Terkait dengan hal itu, Pemprov Kaltim segera membantu Pemkab Mahakam Ulu untuk mengatasi kemungkinan rawan pangan bagi masyarakat di pedalaman dan perbatasan dengan memberikan Subsisdi Ongkos Angkut (SOA), khususnya untuk sembilan bahan pokok.
"Mengatasi kelangkaan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu, kita akan segera koordinasikan dengan dinas, instansi terkait untuk membantu melalui subsisdi ongkos angkut," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, saat menerima kunjungan kerja gabungan komisi anggota DPRD Kabupaten Mahama Ulu, di ruang kerja Gubernur Kaltim, Rabu (7/10).
Subsidi ongkos angkut yang dimaksud, jelas Awang Faroek adalah subsidi kebutuhan pokok yang diangkut dengan tarif yang rendah, sehingga harga barang yang diangkut tersebut bisa sama dengan di kota, karena itu diharapkan rawan pangan di pedalaman dan perbatasan bisa diatasi.
"Kita akan segera koordinasikan untuk melakukan bantuan subsidi ongkos angkut melalui ABPD dan mudah-mudahan juga bisa dibantu dari APBN," kata Awang Faroek.
Sebelumnya, gabungan komisi anggota DPRD Kabupaten Mahamam Ulu yang berjumlah 6 anggota yaitu Drs Lejo Kaya, Suharto Sp, Nona Dog SE, Mikron Paron Tingang, Stenes Klemen Ajang yang dipimpin langsung Martin Hat St selaku ketua tim menyampaikan aspirasi, terkait dampak musim kemarau, membuat masyarakat di pedalaman dan perbatasan sangat kesulitan untuk mendapat Sembako.
"Masyarakat disana sangat kesulitan mendapat Sembako, kalaupun ada harganya naik sampai 50 persen, seperti harga beras, kalau harga normal sebelumnya hanya Rp350-400 ribu/sak (20 kg), tetapi sekarang sudah mencapai Rp750 ribu, begitu juga harga bahan bakar minyak (BBM) sudah mencapai Rp30.000/liter khususnya di daerah Tiong Ohang," papar Martin.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Martin meminta Pemprov Kaltim untuk membantu melalui subsisdi ongkos angkut, karena dengan begitu, masyarakat bisa terbantu memenuhi keburuhan sembako.
"Masyarakat disana punya uang, tetapi kalau barangnya tidak ada apa yang mau dibeli, karenan itu jalan satu-satunya adalah bantuan subsidi dari Pemprov, untuk angkutan Sembako," ujarnya.
Selain permasalahan sembako, gabungan anggota komisi DPRD Mahulu, juga memaparkan berbagai permasalahan baik pembangunan infrastruktur jalan, rencana pembangunan Bandara yang akan dibangun di Sungai Cihan Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari.(Humas Prov kaltim/mar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kemungkinan mengalami rawan pangan di daerah otonomi baru di Kaltim tersebut sangat beralasan, karena selain gagal panen, juga sulitnya arus transportasi logistik menuju daerah pedalaman dan perbatasan di Mahakam Ulu, akibat air Sungai Mahakam yang surut.
Terkait dengan hal itu, Pemprov Kaltim segera membantu Pemkab Mahakam Ulu untuk mengatasi kemungkinan rawan pangan bagi masyarakat di pedalaman dan perbatasan dengan memberikan Subsisdi Ongkos Angkut (SOA), khususnya untuk sembilan bahan pokok.
"Mengatasi kelangkaan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu, kita akan segera koordinasikan dengan dinas, instansi terkait untuk membantu melalui subsisdi ongkos angkut," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, saat menerima kunjungan kerja gabungan komisi anggota DPRD Kabupaten Mahama Ulu, di ruang kerja Gubernur Kaltim, Rabu (7/10).
Subsidi ongkos angkut yang dimaksud, jelas Awang Faroek adalah subsidi kebutuhan pokok yang diangkut dengan tarif yang rendah, sehingga harga barang yang diangkut tersebut bisa sama dengan di kota, karena itu diharapkan rawan pangan di pedalaman dan perbatasan bisa diatasi.
"Kita akan segera koordinasikan untuk melakukan bantuan subsidi ongkos angkut melalui ABPD dan mudah-mudahan juga bisa dibantu dari APBN," kata Awang Faroek.
Sebelumnya, gabungan komisi anggota DPRD Kabupaten Mahamam Ulu yang berjumlah 6 anggota yaitu Drs Lejo Kaya, Suharto Sp, Nona Dog SE, Mikron Paron Tingang, Stenes Klemen Ajang yang dipimpin langsung Martin Hat St selaku ketua tim menyampaikan aspirasi, terkait dampak musim kemarau, membuat masyarakat di pedalaman dan perbatasan sangat kesulitan untuk mendapat Sembako.
"Masyarakat disana sangat kesulitan mendapat Sembako, kalaupun ada harganya naik sampai 50 persen, seperti harga beras, kalau harga normal sebelumnya hanya Rp350-400 ribu/sak (20 kg), tetapi sekarang sudah mencapai Rp750 ribu, begitu juga harga bahan bakar minyak (BBM) sudah mencapai Rp30.000/liter khususnya di daerah Tiong Ohang," papar Martin.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Martin meminta Pemprov Kaltim untuk membantu melalui subsisdi ongkos angkut, karena dengan begitu, masyarakat bisa terbantu memenuhi keburuhan sembako.
"Masyarakat disana punya uang, tetapi kalau barangnya tidak ada apa yang mau dibeli, karenan itu jalan satu-satunya adalah bantuan subsidi dari Pemprov, untuk angkutan Sembako," ujarnya.
Selain permasalahan sembako, gabungan anggota komisi DPRD Mahulu, juga memaparkan berbagai permasalahan baik pembangunan infrastruktur jalan, rencana pembangunan Bandara yang akan dibangun di Sungai Cihan Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari.(Humas Prov kaltim/mar)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015