Komisi II Sidak BPR Terkait Penyertaan Modal

Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, mengadakan inspeksi mendadak ke Bank Perkreditan Rakyat, Selasa, untuk mengecek alokasi penyertaan modal pada sejumlah unit usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Jasa senilai Rp10 miliar pada 2015.

Rombongan Komisi II DPRD Bontang yang dipimpin Ubayya Bengawan, pada sidak tersebut menanyakan perkembangan penyertaan modal senilai Rp3 miliar kepada BPR.

 

"Kunjungan ini untuk mengetahui sejauh mana progres penyertaan modal tersebut," ujar Ubayya saat bertemu manajemen BPR.

 

Ia menjelaskan, semula penyertaan modal ke Perusda Aneka Usaha Jasa senilai Rp10 miliar hanya melewati satu pintu, sehingga perusda mengucurkan Rp3 miliar ke BPR dan sisanya ke unit usaha lain.

"Semula penyertaan modal ke BOR sebesar Rp6 miliar, namun dilakukan secara bertahap sambil melihat perkembangan kinjer BPR," tambahnya.

Dirut BPR Bontang Yudi Rusmana mengatakan dana penyertaan modal pemerintah ke BPR hingga saat ini sudah mencapai Rp4,7 miliar dalam bentuk modal usaha beberapa nasabah.

  

"BPR sudah mengembangkan dana itu dalam bentuk modal kerja, modal usaha dan pinjaman atau kredit. Ini artinya BPR sudah masuk dalam perusahaan aktif," katanya.

Menurut Yudi, usaha BPR dijalankan dengan cara jemput bola, termasuk mengajak para kontraktor, pedagang kecil dan pengusaha untuk melakukan investasi ke perbankannya.

Dari hasil usaha yang dijalankan, BPR Bontang mampu menggaji para karyawannya sejak tahun 2009-2015 tanpa meminta bantuan dari induk Perusda AUJ.

"Dari kucuran dana pemkot itu, kami mampu membiayai sewa kantor dan menggaji beberapa karyawan," tambahnya.

Beberapa jenis tabungan yang ditawarkan BPR Bontang, antara lain tabungan umrah dan pelajar dengan suku bunga 10 persen, sistem tanggung renteng misalnya dalam bentuk kelompok.

Mengenai kredit macet, Yudi menambahkan perusahaannya sangat hati-hati dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon nasabah.

Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam menambahkan penyertaan modal pemkot ke BPR perlu dipertanggungjawabkan, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBD.

 

"Kita minta data berapa jumlah nasabah dan laporan keuangannya, sehingga DPRD bisa melakukan pertimbangan untuk memberikan penyertaan modal ke BPR," katanya. (Adv/*)