Bontang (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kota Bontang Setiyoko Waluyo menampung aspirasi warga saat menggelar reses beberapa waktu lalu, salah satunya terkait kewajiban PNS untuk melakukan tes urine secara berkala sebagai upaya memutus jaringan narkoba di kalangan aparatur sipil negara.
Setiyoko saat dihubungi di Bontang, Senin, menjelaskan peredaran narkoba telah masuk ke berbagai kalangan dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kalangan aparatur pemerintah.
Itu sebabnya, warga meminta agar Pemkot Bontang menggelar tes atau uji penggunaan narkoba terhadap PNS ataupun non-PNS secara berkala guna memastikan pegawai pemerintah di lingkungan Pemkot Bontang bebas dari barang haram itu.
"Saat ini narkoba tidak hanya meracuni masyarakat umum, tapi bisa saja di kalangan PNS," kata Setiyoko yang mengadakan reses di Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara.
Setioko sangat mendukung usulan warga tersebut, karena sebagai abdi masyarakat, para pegawai seharusnya memberikan contoh yang baik dan teladan.
"Bagi pegawai yang positif menggunakan narkoba harus diberikan sanksi tegas," tambahnya.
Selain itu, lanjut Setiyoko, warga setempat juga banyak menanyakan soal pendidikan gratis. Kendati sering digaungkan, namun faktanya masyarakat masih harus membayar sejumlah biaya kebutuhan pendidikan, misalnya buku pelajaran.
"Pertanyaan ini muncul karena besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan yang mencapai 20 persen. Masyarakat bertanya, apa dengan anggaran sebesar itu belum mampu untuk menggratiskan seluruh buku pelajaran dan baju sekolah," katanya.
Warga juga mengeluhkan soal penggunaan kartu BPJS, karena pembuatan kartunya membutuhkan waktu hingga sepekan.
"Jadi, masyarakat yang pada saat sedang sakit dan baru mengurus BPJS tentu tidak dapat menggunakan kartu itu. Makanya sebaiknya mendaftar sebelum sakit dan hal ini yang belum disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah," ujar Setiyoko.
Selain itu, warga juga berharap agar tenaga kerja dalam program pembangunan Pemkot Bontang dapat diprioritaskan bagi warga setempat.
"Misalnya ada pembangunan gedung, warga meminta agar warga yang belum bekerja atau pengangguran di wilayah sekitar pembangunan gedung tersebut diprioritaskan," katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Setiyoko saat dihubungi di Bontang, Senin, menjelaskan peredaran narkoba telah masuk ke berbagai kalangan dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kalangan aparatur pemerintah.
Itu sebabnya, warga meminta agar Pemkot Bontang menggelar tes atau uji penggunaan narkoba terhadap PNS ataupun non-PNS secara berkala guna memastikan pegawai pemerintah di lingkungan Pemkot Bontang bebas dari barang haram itu.
"Saat ini narkoba tidak hanya meracuni masyarakat umum, tapi bisa saja di kalangan PNS," kata Setiyoko yang mengadakan reses di Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara.
Setioko sangat mendukung usulan warga tersebut, karena sebagai abdi masyarakat, para pegawai seharusnya memberikan contoh yang baik dan teladan.
"Bagi pegawai yang positif menggunakan narkoba harus diberikan sanksi tegas," tambahnya.
Selain itu, lanjut Setiyoko, warga setempat juga banyak menanyakan soal pendidikan gratis. Kendati sering digaungkan, namun faktanya masyarakat masih harus membayar sejumlah biaya kebutuhan pendidikan, misalnya buku pelajaran.
"Pertanyaan ini muncul karena besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan yang mencapai 20 persen. Masyarakat bertanya, apa dengan anggaran sebesar itu belum mampu untuk menggratiskan seluruh buku pelajaran dan baju sekolah," katanya.
Warga juga mengeluhkan soal penggunaan kartu BPJS, karena pembuatan kartunya membutuhkan waktu hingga sepekan.
"Jadi, masyarakat yang pada saat sedang sakit dan baru mengurus BPJS tentu tidak dapat menggunakan kartu itu. Makanya sebaiknya mendaftar sebelum sakit dan hal ini yang belum disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah," ujar Setiyoko.
Selain itu, warga juga berharap agar tenaga kerja dalam program pembangunan Pemkot Bontang dapat diprioritaskan bagi warga setempat.
"Misalnya ada pembangunan gedung, warga meminta agar warga yang belum bekerja atau pengangguran di wilayah sekitar pembangunan gedung tersebut diprioritaskan," katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015