Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sengketa Pulau Balag-balagan antara Provinsi Kaltim dengan Provinsi Sulawesi Barat, seharusnya membuka pemikiran pemerintah bahwa beberapa pulau dengan potensi besar yang rawan sengketa, harus mendapat perhatian serius dengan melakukan inventarisasi pulau pulau terluar.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Safuad mengatakan menurut informasi dari Badan Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Kaltim, masih ada beberapa pulau terluar yang perlu mendapat perhatian cepat karena dikhawatirkan rentan sengketa dengan provinsi lain, bahkan dengan negara tetangga.
“Badan Perbatasan Kaltim sudah melakukan kunjungan lapangan bersama pemerintah pusat. Tidak hanya pulau Balag-balagan yang telanjur diklaim oleh Provinsi Sulbar, masih ada beberapa pulau yang harus segera diinventarisasi pemerintah,†kata Safuad.
Menurut Safuad, selain diduga belum masuk dalam peta daerah, pulau-pulau itu juga belum mendapat perhatian. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan semakin menambah daftar lemahnya pembangunan daerah perbatasan.
“Jika mengacu kepada peraturan sudah sangat jelas berapa batas daerah darat dan berapa daerah laut. Ini penting demi menjaga dan mengembangkan pembangunan diseluruh Kaltim sehingga tercipta pemerataan,†ujar Safuad.
Tidak tersentuhnya sejumlah pulau terluar Kaltim memiliki banyak dampak negatif, di antaranya memudahkan peredaran narkoba, menjadi tempat persembunyian teroris dan berbagai tindakan kriminal lainnya.
Politikus asal PDIP itu berharap nantinya tim yang dibentuk untuk mengatasi masalah pulau Balag-balagan juga dapat menjadi pintu dalam menginventarisasi sejumlah pulau yang diduga belum masuk peta maupun yang kurang mendapat perhatian.
“Sangat berharap kepada tim yang terdiri dari pemerintah dan dewan Provinsi dan kabupaten Paser itu mampu mendata dan sekaligus diberikan perhatian. Setelah itu pemerintah wajib melihat potensi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut,†harap Safuad. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Safuad mengatakan menurut informasi dari Badan Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Kaltim, masih ada beberapa pulau terluar yang perlu mendapat perhatian cepat karena dikhawatirkan rentan sengketa dengan provinsi lain, bahkan dengan negara tetangga.
“Badan Perbatasan Kaltim sudah melakukan kunjungan lapangan bersama pemerintah pusat. Tidak hanya pulau Balag-balagan yang telanjur diklaim oleh Provinsi Sulbar, masih ada beberapa pulau yang harus segera diinventarisasi pemerintah,†kata Safuad.
Menurut Safuad, selain diduga belum masuk dalam peta daerah, pulau-pulau itu juga belum mendapat perhatian. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan semakin menambah daftar lemahnya pembangunan daerah perbatasan.
“Jika mengacu kepada peraturan sudah sangat jelas berapa batas daerah darat dan berapa daerah laut. Ini penting demi menjaga dan mengembangkan pembangunan diseluruh Kaltim sehingga tercipta pemerataan,†ujar Safuad.
Tidak tersentuhnya sejumlah pulau terluar Kaltim memiliki banyak dampak negatif, di antaranya memudahkan peredaran narkoba, menjadi tempat persembunyian teroris dan berbagai tindakan kriminal lainnya.
Politikus asal PDIP itu berharap nantinya tim yang dibentuk untuk mengatasi masalah pulau Balag-balagan juga dapat menjadi pintu dalam menginventarisasi sejumlah pulau yang diduga belum masuk peta maupun yang kurang mendapat perhatian.
“Sangat berharap kepada tim yang terdiri dari pemerintah dan dewan Provinsi dan kabupaten Paser itu mampu mendata dan sekaligus diberikan perhatian. Setelah itu pemerintah wajib melihat potensi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut,†harap Safuad. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015