Bontang (ANTARA Kaltim) - Fraksi Gerinda DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, meminta pemerintah kota setempat tidak membatasi alokasi dana hibah dalam peningkatan sarana dan infrastruktur sekolah-sekolah swasta, karena kemajuan pendidikan bukan hanya dari sekolah negeri.
Angggota Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris saat dihubungi Kamis, mengatakan pemkot seharusnya tidak membuat batasan alokasi dana hibah untuk pembangunan sekolah swasta, mengingat lembaga itu juga mempunyai peran penting dalam memajukan pendidikan.
"Kita tidak boleh menutup mata, peran sekolah swasta di Bontang untuk mencetak generasi penerus ïdak bisa dipungkiri. Seharusnya, ada peran pemerintah untuk ikut membangun sekolah swasta. Kalau merujuk pada APBD kita, sebenarnya anggaran kita mampu," kata Agus Haris.
Fraksi Gerindra akan konsisten dengan kemajuan pendidikan di daerah setempat, salah satunya dengan pengusulan raperda insentif guru swasta dan para rohaniawan.
Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paemboenan juga prihatin dengan kondisi pendidikan yang menilai belum mendapat perhatian serius, terutama memberikan dukungan kepada para siswa berprestasi.
Meskipun mendapat porsi cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dunia pendidikan di Bontang belum mendapat perhatian yang serius, khususnya sekolah swasta.
"Waktu saya lihat ternyata ada nama Nadhira Mahmudah dari SD IT Yabis, di dalam pemberitaan media massa yang disebutkan mendapat nilai tertinggi di Kaltim. Makanya kami datangi mereka dan bertemu langsung dengan Nadhira," kata Etha.
Kendati meraup banyak prestasi, Etha menuturkan perhatian pemerintah kepada sekolah swasta memang masih kurang. Contohnya saja dari sisi pembangunan gedung sekolah, anggaran untuk itu telah dibatasi oleh Perwali yang mengatur tentang pemberian dana hibah dan bansos.
"Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, saya miris mendengar bahwa dukungan Pemkot Bontang untuk anak didik di sekolah yang akan mengikuti lomba tingkat nasional masih sangat kurang," katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Angggota Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris saat dihubungi Kamis, mengatakan pemkot seharusnya tidak membuat batasan alokasi dana hibah untuk pembangunan sekolah swasta, mengingat lembaga itu juga mempunyai peran penting dalam memajukan pendidikan.
"Kita tidak boleh menutup mata, peran sekolah swasta di Bontang untuk mencetak generasi penerus ïdak bisa dipungkiri. Seharusnya, ada peran pemerintah untuk ikut membangun sekolah swasta. Kalau merujuk pada APBD kita, sebenarnya anggaran kita mampu," kata Agus Haris.
Fraksi Gerindra akan konsisten dengan kemajuan pendidikan di daerah setempat, salah satunya dengan pengusulan raperda insentif guru swasta dan para rohaniawan.
Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paemboenan juga prihatin dengan kondisi pendidikan yang menilai belum mendapat perhatian serius, terutama memberikan dukungan kepada para siswa berprestasi.
Meskipun mendapat porsi cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dunia pendidikan di Bontang belum mendapat perhatian yang serius, khususnya sekolah swasta.
"Waktu saya lihat ternyata ada nama Nadhira Mahmudah dari SD IT Yabis, di dalam pemberitaan media massa yang disebutkan mendapat nilai tertinggi di Kaltim. Makanya kami datangi mereka dan bertemu langsung dengan Nadhira," kata Etha.
Kendati meraup banyak prestasi, Etha menuturkan perhatian pemerintah kepada sekolah swasta memang masih kurang. Contohnya saja dari sisi pembangunan gedung sekolah, anggaran untuk itu telah dibatasi oleh Perwali yang mengatur tentang pemberian dana hibah dan bansos.
"Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, saya miris mendengar bahwa dukungan Pemkot Bontang untuk anak didik di sekolah yang akan mengikuti lomba tingkat nasional masih sangat kurang," katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015