Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, akan meminta tambahan kuota untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), seiring pertumbuhan jumlah kendaraan serta semakin tingginya volume kendaraan yang melintasi daerah itu.
"Jika stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen penyalur minyak dan solar atau APMS siap dengan adanya penambahan kuota BBM, maka kami akan meminta tambahan kuota ke Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kabupaten Penajam Paser Utara, Rusli, di Penajam, Kamis.
SPBU dan APMS di Kabupaten Penajam Paser Utara kata Rusli, selama ini terkendala dana pembayaran kuota BBM serta daya tampung tangki di SPBU atau APMS yang tidak memungkinkan untuk kuota yang lebih banyak.
"Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkeinginan menambah kuota BBM, tapi daya tampung tangki di SPBU atau APMS tidak memungkinkan untuk kuota yang lebih banyak. Jadi, kami terpaksa menyesuaikan kuota dengan kapasitas yang ada," katanya.
"Jadi, penambahan kuota BBM itu juga harus ada kesiapan dari SPBU atau APMS karena akan ditaruh dimana kuota BBM itu jika daya tampungnya tidak mencukupi," ungkap Rusli.
Disperindagkop UKM Kabupaten Penajam Paser Utara tambah Rusli, sudah berencana meminta penambahan kuota BBM ke Pertamina, mengingat jumlah kendaraan di daerah semakin meningkat serta volume kendaraan yang melintas menuju Kabupaten Paser atau Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui Penajam Paser Utara, semakin meningkat.
Sementara, pengelola SPBU di Jalan Provinsi kilometer 9, Asiqin mengungkapkan, untuk mendapatkan jumlah kuota BBM tidak mudah karena SPBU yang akan melakukan penambahan jumlah kuota harus melalui proses administrasi di Pertamina dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Tangki-tangki yang ada di SPBU kami, mampu menampung sampai 60 ton setiap tangkinya namun kami hanya hanya bisa meminta kuota di Pertamina 32 ton per hari untuk tiga jenis BBM yakni Premium Solar dan Pertamax karena jika akan menambah kuota kami harus mengeluarkan biaya sangat besar dan butuh proses administrasi di Pertamina," ujarnya.
"Daya tampung tangki premium di SPBU kami, 60 ton, namun sejak berdirinya SPBU sampai sekarang kemampuan kami hanya mengisi 16 ton per hari, jadi masih bisa diisi 44 ton lagi. Sementara untuk tangki solar dan pertamax juga memiliki kapasitas masing-masing 60 ton tetapi yang terisi setiap hari hanya 8 ton untuk setiap tangkinya," kata Asiqin.
Untuk mendapatkan jumlah kuota menurut Asiqin, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak SPBU terkait jumlah BBM yang dibutuhkan di daerah.
"Kalau pemerintah daerah mau bekerja sama membantu proses administrasi dan biaya yang dibutuhkan untuk penambahan kuota itu, kami siap menampung tambahan kuota yang diminta pemerintah," ungkap Asiqin.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, tambah Asiqin, juga harus berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak SPBU untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan BBM, karena kuota yang ada saat ini sudah tidak sebanding dengan jumlah kendaraan.
"Kami pengelola SPBU tidak bisa melakukan penambahan kuota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kecuali ada dukungan dari pemerintah," kata Asiqin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Jika stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen penyalur minyak dan solar atau APMS siap dengan adanya penambahan kuota BBM, maka kami akan meminta tambahan kuota ke Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kabupaten Penajam Paser Utara, Rusli, di Penajam, Kamis.
SPBU dan APMS di Kabupaten Penajam Paser Utara kata Rusli, selama ini terkendala dana pembayaran kuota BBM serta daya tampung tangki di SPBU atau APMS yang tidak memungkinkan untuk kuota yang lebih banyak.
"Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkeinginan menambah kuota BBM, tapi daya tampung tangki di SPBU atau APMS tidak memungkinkan untuk kuota yang lebih banyak. Jadi, kami terpaksa menyesuaikan kuota dengan kapasitas yang ada," katanya.
"Jadi, penambahan kuota BBM itu juga harus ada kesiapan dari SPBU atau APMS karena akan ditaruh dimana kuota BBM itu jika daya tampungnya tidak mencukupi," ungkap Rusli.
Disperindagkop UKM Kabupaten Penajam Paser Utara tambah Rusli, sudah berencana meminta penambahan kuota BBM ke Pertamina, mengingat jumlah kendaraan di daerah semakin meningkat serta volume kendaraan yang melintas menuju Kabupaten Paser atau Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui Penajam Paser Utara, semakin meningkat.
Sementara, pengelola SPBU di Jalan Provinsi kilometer 9, Asiqin mengungkapkan, untuk mendapatkan jumlah kuota BBM tidak mudah karena SPBU yang akan melakukan penambahan jumlah kuota harus melalui proses administrasi di Pertamina dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Tangki-tangki yang ada di SPBU kami, mampu menampung sampai 60 ton setiap tangkinya namun kami hanya hanya bisa meminta kuota di Pertamina 32 ton per hari untuk tiga jenis BBM yakni Premium Solar dan Pertamax karena jika akan menambah kuota kami harus mengeluarkan biaya sangat besar dan butuh proses administrasi di Pertamina," ujarnya.
"Daya tampung tangki premium di SPBU kami, 60 ton, namun sejak berdirinya SPBU sampai sekarang kemampuan kami hanya mengisi 16 ton per hari, jadi masih bisa diisi 44 ton lagi. Sementara untuk tangki solar dan pertamax juga memiliki kapasitas masing-masing 60 ton tetapi yang terisi setiap hari hanya 8 ton untuk setiap tangkinya," kata Asiqin.
Untuk mendapatkan jumlah kuota menurut Asiqin, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak SPBU terkait jumlah BBM yang dibutuhkan di daerah.
"Kalau pemerintah daerah mau bekerja sama membantu proses administrasi dan biaya yang dibutuhkan untuk penambahan kuota itu, kami siap menampung tambahan kuota yang diminta pemerintah," ungkap Asiqin.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, tambah Asiqin, juga harus berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak SPBU untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan BBM, karena kuota yang ada saat ini sudah tidak sebanding dengan jumlah kendaraan.
"Kami pengelola SPBU tidak bisa melakukan penambahan kuota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kecuali ada dukungan dari pemerintah," kata Asiqin. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015