Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi I DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, mempertanyakan rute pelayaran Bontang-Mamuju yang telah cukup lama dioperasikan dengan KM Alken, namun justru masih banyak warga yang menggunakan pelayaran ilegal dengan menumpang kapal barang.
"Ini yang kita pertanyakan kepada Dishubkominfo, kenapa masih banyak warga yang mau menumpang kapal Titian Muhiba yang karam beberapa waktu lalu, padahal sudah ada pelayaran resmi," kata Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris di Bontang, Selasa.
Politisi yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) ini meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bontang memberi penjelasan lengkap terkait rute pelayaran Bontang-Mamuju.
Dishubkominfo, lanjut Agus, jangan mengambil kesempatan dengan memanfaatkan peristiwa kecelakaan kapal Titian Muhibah untuk membuat pernyataan bahwa rute pelayaran tersebut telah dibuka.
"Tiba-tiba saja Dishub mengatakan rute itu sudah dibuka. Kapan mulai dibuka dan kapan mulai diumumkan ke warga? Jangan sampai hanya pernyataan saja agar tidak muncul polemik," katanya.
Ia menilai pemerintah lamban membuka rute pelayaran Bontang-Mamuju, padahal beberapa waktu sebelumnya tokoh masyarakat dari Sulawesi Barat sudah pernah mengusulkan hal itu.
"Seandainya permintaan itu diakomodasi oleh pemerintah, mungkin peristiwa kecelakaan kapal Titian Muhibah tidak terjadi," ujarnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Ini yang kita pertanyakan kepada Dishubkominfo, kenapa masih banyak warga yang mau menumpang kapal Titian Muhiba yang karam beberapa waktu lalu, padahal sudah ada pelayaran resmi," kata Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris di Bontang, Selasa.
Politisi yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) ini meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bontang memberi penjelasan lengkap terkait rute pelayaran Bontang-Mamuju.
Dishubkominfo, lanjut Agus, jangan mengambil kesempatan dengan memanfaatkan peristiwa kecelakaan kapal Titian Muhibah untuk membuat pernyataan bahwa rute pelayaran tersebut telah dibuka.
"Tiba-tiba saja Dishub mengatakan rute itu sudah dibuka. Kapan mulai dibuka dan kapan mulai diumumkan ke warga? Jangan sampai hanya pernyataan saja agar tidak muncul polemik," katanya.
Ia menilai pemerintah lamban membuka rute pelayaran Bontang-Mamuju, padahal beberapa waktu sebelumnya tokoh masyarakat dari Sulawesi Barat sudah pernah mengusulkan hal itu.
"Seandainya permintaan itu diakomodasi oleh pemerintah, mungkin peristiwa kecelakaan kapal Titian Muhibah tidak terjadi," ujarnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015