Penajam (ANTARA Kaltim) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, meminta Kemetarian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi kembali para siswa pemegang kartu perlindungan sosial (KPS).
"Dari 2.000 usulan siswa kurang mampu dari tingkat SD dan SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara, baru terakomodir sekitar 50 persen yang mendapatkan bantuan," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, Marjani, di Penajam Rabu.
"Sementara, dari total 570 siswa yang tergolong kurang mampu untuk tingkat SMA/SMK, baru 325 siswa yang menerima bantuan itu," katanya.
Penerima bantuan siswa kurang mampu tesebut adalah siswa yang telah mendapatkan kartu perlindungan sosial atau KPS, yang ditetapkan Kemendikbud melalui hasil monitoring dan evaluasi (monev) pada 2008-2009.
"Jika menggunakan data itu, saat ini diantara siswa itu sudah berganti status menjadi mampu atau sudah lulus sekolah. Pada 2014, banyak siswa kurang mampu yang telah diusulkan sekolah melalui Disdikpora belum mendapatkan bantuan itu," ungkap Marjani.
Bantuan bagi siswa kurang mampu yang disalurkan Kemendikbud, kata Marjani, untuk memenuhi kebutuhan baju seragam, buku tulis dan sepatu serta biaya transportasi yang tidak ditanggung dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Besaran bantuan untuk siswa kurang mampu tersebut yakni, untuk tingkat SD dan SMP Rp370 ribu per tahun dan tingkat SMA dan SMK Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per tahun," ujar Marjani.
Tidak terakomodirnya seluruh siswa kurang mampu di Kabupaten Penajam Paser Utara itu menurut Marjani, karena masih menggunakan data hasil pendataan pada 2008-2009.
"Program nasional bantuan bagi siswa kurang mampu yang dilaksanakan Kemendikbud itu kami nilai tidak tepat sasaran, karena pemberian bantuan tersebut masih mengacu pada data siswa kurang mampu yang belum diperbaharui atau data lama yakni hasil pendataan 2008-2009," ujar Marjani. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Dari 2.000 usulan siswa kurang mampu dari tingkat SD dan SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara, baru terakomodir sekitar 50 persen yang mendapatkan bantuan," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, Marjani, di Penajam Rabu.
"Sementara, dari total 570 siswa yang tergolong kurang mampu untuk tingkat SMA/SMK, baru 325 siswa yang menerima bantuan itu," katanya.
Penerima bantuan siswa kurang mampu tesebut adalah siswa yang telah mendapatkan kartu perlindungan sosial atau KPS, yang ditetapkan Kemendikbud melalui hasil monitoring dan evaluasi (monev) pada 2008-2009.
"Jika menggunakan data itu, saat ini diantara siswa itu sudah berganti status menjadi mampu atau sudah lulus sekolah. Pada 2014, banyak siswa kurang mampu yang telah diusulkan sekolah melalui Disdikpora belum mendapatkan bantuan itu," ungkap Marjani.
Bantuan bagi siswa kurang mampu yang disalurkan Kemendikbud, kata Marjani, untuk memenuhi kebutuhan baju seragam, buku tulis dan sepatu serta biaya transportasi yang tidak ditanggung dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Besaran bantuan untuk siswa kurang mampu tersebut yakni, untuk tingkat SD dan SMP Rp370 ribu per tahun dan tingkat SMA dan SMK Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per tahun," ujar Marjani.
Tidak terakomodirnya seluruh siswa kurang mampu di Kabupaten Penajam Paser Utara itu menurut Marjani, karena masih menggunakan data hasil pendataan pada 2008-2009.
"Program nasional bantuan bagi siswa kurang mampu yang dilaksanakan Kemendikbud itu kami nilai tidak tepat sasaran, karena pemberian bantuan tersebut masih mengacu pada data siswa kurang mampu yang belum diperbaharui atau data lama yakni hasil pendataan 2008-2009," ujar Marjani. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015