Bontang (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kadir Tappa menilai Pemerintah Kota Bontang kurang transparan terhadap wakil rakyat dalam pengelolaan anggaran pembangunan dan pengerjaan beberapa proyek fisik.
"Selama ini pemkot tampak 'superbodi', tidak memberikan rincian yang detail mengenai apa yang hendak dibeli dan lokasi tepat mengenai pertanahan atau pelaksaanaan proyek kepada DPRD," kata Kadir Tappa di sela sidak proyek sarana olahraga di Bontang, Selasa.
Ke depan, lanjut wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini, pihaknya berharap rencana kerja yang disampaikan Pemkot Bontang juga disertai item-item yang jelas.
Kurangnya transparansi itu merujuk hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kota Bontang mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2014 yang memunculkan sejumlah rekomendasi.
Kadir mengemukakan perlunya sinergi antara DPRD dan Pemkot Bontang terkait pengelolaan masalah pertanahan. Misalnya untuk urusan penanggulangan banjir, pembebasan lahan di sisi kiri dan kanan sungai harus dikelola dengan baik.
Selain pekerjaan proyek fisik pada 2015, Pemkot Bontang seharusnya sudah bisa menyusun anggaran pada APBD perubahan untuk perencanaan pembangunan untuk 2016. "Tidak perlu menunggu wali kota terpilih dari hasil pilkada," ujar Kadir.
Keluarnya beberapa rekomendasi Pansus LKPj Wali Kota juga mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Bilher Hutahaean.
Politisi Partai Nasdem itu menilai realisasi pembangunan yang dikerjakan pemkot sering berbenturan dengan persoalan lahan dan ia juga berharap ada transparansi soal rencana anggaran pembangunan kepada DPRD.
"Selama ini penganggarannya selalu gelondongan, mana lahan yang dibebaskan tidak diketahui sebelum pelaksanaan. Sebagai contoh tahun 2015 ini, ketika kami meminta RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) pembebasan lahan senilai Rp44 miliar, pemkot justru tidak tahu di mana lokasi tepatnya. Begitu tiba waktu pelaksanaan, malah berpotensi terhambat," katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Selama ini pemkot tampak 'superbodi', tidak memberikan rincian yang detail mengenai apa yang hendak dibeli dan lokasi tepat mengenai pertanahan atau pelaksaanaan proyek kepada DPRD," kata Kadir Tappa di sela sidak proyek sarana olahraga di Bontang, Selasa.
Ke depan, lanjut wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini, pihaknya berharap rencana kerja yang disampaikan Pemkot Bontang juga disertai item-item yang jelas.
Kurangnya transparansi itu merujuk hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kota Bontang mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2014 yang memunculkan sejumlah rekomendasi.
Kadir mengemukakan perlunya sinergi antara DPRD dan Pemkot Bontang terkait pengelolaan masalah pertanahan. Misalnya untuk urusan penanggulangan banjir, pembebasan lahan di sisi kiri dan kanan sungai harus dikelola dengan baik.
Selain pekerjaan proyek fisik pada 2015, Pemkot Bontang seharusnya sudah bisa menyusun anggaran pada APBD perubahan untuk perencanaan pembangunan untuk 2016. "Tidak perlu menunggu wali kota terpilih dari hasil pilkada," ujar Kadir.
Keluarnya beberapa rekomendasi Pansus LKPj Wali Kota juga mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Bilher Hutahaean.
Politisi Partai Nasdem itu menilai realisasi pembangunan yang dikerjakan pemkot sering berbenturan dengan persoalan lahan dan ia juga berharap ada transparansi soal rencana anggaran pembangunan kepada DPRD.
"Selama ini penganggarannya selalu gelondongan, mana lahan yang dibebaskan tidak diketahui sebelum pelaksanaan. Sebagai contoh tahun 2015 ini, ketika kami meminta RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) pembebasan lahan senilai Rp44 miliar, pemkot justru tidak tahu di mana lokasi tepatnya. Begitu tiba waktu pelaksanaan, malah berpotensi terhambat," katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015