Bontang (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Taqbir Ali meminta pemerintah kota mengawasi distribusi bahan bakar solar di SPBN Tanjung Limau yang diduga sering diselewengkan.
"Ada dugaan distribusi di SPBN itu bukan untuk kepentingan nelayan. Masalah ini harus ditelusuri, jangan sampai nelayan mengeluhkan hal itu," kata Taqbir di Bontang, Rabu.
Ia mengatakan penambahan kuota BBM bersubsidi adalah salah satu alternatif pemkot untuk membantu nelayan yang mengeluhkan kurangnya pasokan BBM bersubsidi jenis solar. Pasokan dari Pertamina ke SPBN itu hanya bertahan tiga hari.
"Pertamina sudah berjanji akan menambah kuota solar bersubsidi bagi SPBN Tanjung Limau. Namun, masih ada satu hal yang menjadi kekhawatiran, yakni solar bersubsidi yang dikhususkan bagi nelayan itu rawan diselundupkan," kata Taqbir.
Ia mengaku beberapa waktu lalu pernah berbincang langsung dengan oknum yang menyalahgunakan penjualan solar bersubsidi itu.
Dari hasil perbincangan, Taqbir mengungkapkan modus yang digunakan oknum tersebut adalah dengan membeli di SPBN secara berulang-ulang.
"Padahal, solar yang dibeli tidak digunakan untuk melaut, tetapi justru dikumpul lalu dijual ke industri. Ini terjadi pada saat jelang kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu," bebernya.
Setiap satu liter solar yang dijual ke industri, oknum tersebut meraih untung sekitar Rp3.000. Bahkan, oknum mengaku menjual solar bersubsidi itu sampai ke wilayah Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
Dari penelusuran itu, Taqbir melihat oknum-oknum yang bermain di bisnis BBM ilegal bukanlah warga biasa, tetapi pengusaha yang memiliki modal cukup besar.
"Makanya kami menyarankan agar regulasi terkait pengawasan harus benar-benar dijalankan," tambahnya.
Selain penyalahgunaan distribusi, ada juga sebagian nelayan yang mendapatkan jatah dobel solar bersubsidi.
"Contohnya di Lhoktuan dan Berbas, saya pernah mendapat informasi ada nelayan yang dapat jatah dobel. Mereka sudah mendapat jatah atas nama kelompok, tetapi dapat pula atas nama pribadi. Hal-hal seperti ini memang rawan dan bisa menjadi faktor kelangkaan BBM bagi nelayan," katanya.
Dirut Perusda Aneka Usaha Jasa Bontang Dandi Prio Anggono ketika dikonfirmasi terpisah membenarkan jika ada potensi penyelewengan dalam penjualan BBM di SPBN.
Kendati demikian, dia menegaskan SPBN yang merupakan salah satu unit usaha Perusda AUJ juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut.
"Kami punya trik untuk mengantisipasi hal itu dan semoga kejadian itu tidak terulang lagi, sehingga nelayan tetap mendapatkan jatah sesuai dengan permintaannya," ujarnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Ada dugaan distribusi di SPBN itu bukan untuk kepentingan nelayan. Masalah ini harus ditelusuri, jangan sampai nelayan mengeluhkan hal itu," kata Taqbir di Bontang, Rabu.
Ia mengatakan penambahan kuota BBM bersubsidi adalah salah satu alternatif pemkot untuk membantu nelayan yang mengeluhkan kurangnya pasokan BBM bersubsidi jenis solar. Pasokan dari Pertamina ke SPBN itu hanya bertahan tiga hari.
"Pertamina sudah berjanji akan menambah kuota solar bersubsidi bagi SPBN Tanjung Limau. Namun, masih ada satu hal yang menjadi kekhawatiran, yakni solar bersubsidi yang dikhususkan bagi nelayan itu rawan diselundupkan," kata Taqbir.
Ia mengaku beberapa waktu lalu pernah berbincang langsung dengan oknum yang menyalahgunakan penjualan solar bersubsidi itu.
Dari hasil perbincangan, Taqbir mengungkapkan modus yang digunakan oknum tersebut adalah dengan membeli di SPBN secara berulang-ulang.
"Padahal, solar yang dibeli tidak digunakan untuk melaut, tetapi justru dikumpul lalu dijual ke industri. Ini terjadi pada saat jelang kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu," bebernya.
Setiap satu liter solar yang dijual ke industri, oknum tersebut meraih untung sekitar Rp3.000. Bahkan, oknum mengaku menjual solar bersubsidi itu sampai ke wilayah Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
Dari penelusuran itu, Taqbir melihat oknum-oknum yang bermain di bisnis BBM ilegal bukanlah warga biasa, tetapi pengusaha yang memiliki modal cukup besar.
"Makanya kami menyarankan agar regulasi terkait pengawasan harus benar-benar dijalankan," tambahnya.
Selain penyalahgunaan distribusi, ada juga sebagian nelayan yang mendapatkan jatah dobel solar bersubsidi.
"Contohnya di Lhoktuan dan Berbas, saya pernah mendapat informasi ada nelayan yang dapat jatah dobel. Mereka sudah mendapat jatah atas nama kelompok, tetapi dapat pula atas nama pribadi. Hal-hal seperti ini memang rawan dan bisa menjadi faktor kelangkaan BBM bagi nelayan," katanya.
Dirut Perusda Aneka Usaha Jasa Bontang Dandi Prio Anggono ketika dikonfirmasi terpisah membenarkan jika ada potensi penyelewengan dalam penjualan BBM di SPBN.
Kendati demikian, dia menegaskan SPBN yang merupakan salah satu unit usaha Perusda AUJ juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut.
"Kami punya trik untuk mengantisipasi hal itu dan semoga kejadian itu tidak terulang lagi, sehingga nelayan tetap mendapatkan jatah sesuai dengan permintaannya," ujarnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015