Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan pihaknya segera bersurat ke fraksi-fraksi untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
"AKD di DPRD Balikpapan belum terbentuk sebab ada tiga fraksi yang belum menyetorkan berkas yang berisikan nama-nama, maka kami akan bersurat terlebih dahulu," katanya di Balikpapan, Selasa (22/10).
Dia mengatakan, setelah resmi dilantik sebagai pimpinan DPRD periode 2024-2029 langsung bersurat kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Balikpapan.
Alwi menyebutkan, berdasarkan informasi dari sekretaris dewan, tiga fraksi yang belum menyetorkan nama-nama itu diantaranya PDIP, Gerindra, dan PKB.
"Saya juga tidak tau kenapa teman-teman belum mengirim, nama-nama , padahal sudah di layangkan surat," ujar Alwi.
Dia menegaskan, bila berkas tidak lengkap maka pembentukan AKD tidak bisa terealisasi.
Alwi mengemukakan, pembentukan AKD juga sempat ditanyakan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir.
"Pjs Walikota menanyakan karena ada kesepakatan yang mau di paripurna terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025," jelas Alwi.
Menurutnya, sebenarnya bisa digelar paripurna meskipun tanpa adanya pembentukan AKD yang melibatkan unsur pimpinan dan fraksi-fraksi.
"Tapi saya maunya AKD dibentuk dulu baru paripurna pengesahan APBD 2025, saya tidak mau ambil risiko, karena seyogyanya AKD dibentuk dulu baru pengesahan APBD," kata Alwi. (Adv).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"AKD di DPRD Balikpapan belum terbentuk sebab ada tiga fraksi yang belum menyetorkan berkas yang berisikan nama-nama, maka kami akan bersurat terlebih dahulu," katanya di Balikpapan, Selasa (22/10).
Dia mengatakan, setelah resmi dilantik sebagai pimpinan DPRD periode 2024-2029 langsung bersurat kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Balikpapan.
Alwi menyebutkan, berdasarkan informasi dari sekretaris dewan, tiga fraksi yang belum menyetorkan nama-nama itu diantaranya PDIP, Gerindra, dan PKB.
"Saya juga tidak tau kenapa teman-teman belum mengirim, nama-nama , padahal sudah di layangkan surat," ujar Alwi.
Dia menegaskan, bila berkas tidak lengkap maka pembentukan AKD tidak bisa terealisasi.
Alwi mengemukakan, pembentukan AKD juga sempat ditanyakan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir.
"Pjs Walikota menanyakan karena ada kesepakatan yang mau di paripurna terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025," jelas Alwi.
Menurutnya, sebenarnya bisa digelar paripurna meskipun tanpa adanya pembentukan AKD yang melibatkan unsur pimpinan dan fraksi-fraksi.
"Tapi saya maunya AKD dibentuk dulu baru paripurna pengesahan APBD 2025, saya tidak mau ambil risiko, karena seyogyanya AKD dibentuk dulu baru pengesahan APBD," kata Alwi. (Adv).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024