Dinkes Kaltim latih kepemimpinan memperkuat sistem kesehatan daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk memperkuat sistem kesehatan daerah guna mengimplementasikan Undang-Undang Kesehatan 2023, melalui pelatihan kepemimpinan.

 

"Pelatihan ini membekali para pemimpin kesehatan dengan keterampilan kepemimpinan dan wawasan strategis terkait kebijakan terbaru di bidang kesehatan," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Senin.

Ia menambahkan, UU Kesehatan 2023 membawa sejumlah perubahan yang menuntut penyesuaian di tingkat daerah.

"Diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap UU Kesehatan 2023, agar implementasinya di Kalimantan Timur dapat berjalan optimal," kata Jaya.

Pelatihan tersebut merupakan hasil kerja sama Dinkes Kaltim dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jaya mengatakan lebih lanjut, tujuannya adalah untuk memperkuat peran kepemimpinan dalam menghadapi dinamika baru di sektor kesehatan setelah diberlakukannya UU Kesehatan 2023.

Peserta pelatihan terdiri atas pimpinan dan tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

"Mereka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam merespons perubahan regulasi dan kebijakan kesehatan di tingkat nasional," katanya.

Dia menyatakan pula bahwa pelatihan itu merupakan langkah krusial dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Materi pelatihan mencakup analisis situasional sistem kesehatan daerah, di mana peserta diajak untuk memahami kondisi kesehatan di Kalimantan Timur dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang ada.

 

Pelatihan juga menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional di sektor kesehatan, dengan fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi tenaga kesehatan dalam mewujudkan visi kesehatan daerah.

Strategi implementasi UU Kesehatan 2023 juga dibahas secara mendalam, meliputi poin-poin penting dalam undang-undang tersebut, dan perumusan strategi implementasinya di Kalimantan Timur.

Tak kalah penting, pelatihan ini menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dan kerja sama antarberbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur," kata Jaya.