Pemkot Samarinda prioritaskan program pengendalian air atasi banjir

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), memprioritaskan program infrastruktur pengendalian air dalam mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hendra Kusuma di Samarinda, Selasa, menjelaskan pemkot sangat fokus pada dua aspek utama sumber daya air yaitu pemanfaatan air dan pengendalian daya rusak air.

"Kami sangat peduli dengan dua hal ini. Air sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan harus dilestarikan, namun kita juga harus mengendalikan daya rusak air yang sering menyebabkan banjir," ujarnya.

Sungai Karang Mumus yang membelah Kota Samarinda, lanjutnya, menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pengendalian banjir.

Meskipun secara administratif sungai ini berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR, Pemkot Samarinda tetap berperan aktif dalam pengelolaannya.

"Itu yang menjadi fokus kami, meskipun ada kewenangan BWS, karena ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Samarinda," tambah Hendra.

Dia menjelaskan sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Samarinda, BWS, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dan Kementerian PUPR, pengelolaan Sungai Karang Mumus dilakukan secara kolaboratif.

"Konstruksi dikerjakan oleh teman-teman dari BWS, provinsi melaksanakan normalisasi, dan pemerintah kota melaksanakan proses pembebasan lahan untuk masalah sosialnya," kata Hendra.

Saat ini, lanjutnya, progres pengendalian banjir terus berjalan dengan baik. Mulai dari perbaikan saluran air dari sisi Jalan dr Sutomo, Jalan Tarmidi, hingga ke atas posisi Jalan Ruhui Rahayu, terus berjalan.

"Harapannya, pekerjaan ini tidak berhenti di sini saja, kami akan terus lanjutkan sampai tuntas," ujarnya.

Selain upaya teknis, kata dia, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam program pengendalian banjir. Pemkot Samarinda berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga batasan sungai dan tidak mendirikan pemukiman di wilayah yang rawan banjir.

"Ini memang tantangan besar bagi kami, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang biasa hidup berdampingan dengan sungai untuk naik sedikit ke darat," ungkap Hendra.

Dinas PUPR Samarinda juga merangkul para pemangku kepentingan, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Lingkungan Hidup, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya merubah budaya hidup untuk beraktivitas yang mengganggu kelestarian sungai.

Selain itu, lanjut Hendra, dalam memperingati Pekan Air Sedunia 2024 yang bertema "Menjembatani Batas: Air untuk Masa Depan yang Damai dan Berkelanjutan" pihakya mengajak semua untuk mengakui hubungan regional dan global antara masyarakat dan negara.

Dalam konteks kedaerahan, kata dia,  upaya pengendalian banjir di Samarinda menjadi bagian dari kontribusi lokal terhadap solusi global.

"Kami berharap dengan adanya Pekan Air Sedunia, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya air dengan baik," ucap Hendra.