Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan Budiono menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung 27 November mendatang.
"ASN telah diatur dan punya hak pilih, tetapi mereka harus netral," kata Budiono di Balikpapan, Jumat (7/6).
Ia mengatakan, sebagai fungsi kontrol untuk netralitas ASN dalam Pilkada nanti adalah awak jurnalis atau insan pers.
"Bila ditemukan silahkan diberitakan dan dilaporkan," ujarnya.
Budiono mengemukakan, sanksi bisa diberikan kepada ASN yang tidak netral, dengan merujuk undang-undang yang berlaku sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Sementara itu, Sekretariat Daerah (Setdakot) Pemkot Balikpapan Muhaimin meyakini ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan tetap netral dalam Pilkada
"Insya Allah tanggal 13 nanti akan ada sosialisasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) terkait netralitas ASN," tuturnya.
Dalam sosialisasi itu, Muhaimin memastikan akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan.
"Kemudian dari mereka mengingatkan kembali, menyampaikan kepada para ASN untuk netralitas ASN," ucapnya.
Menurut Muhaimin, bila berkaca pada Pemilihan Presiden dan Legislatif pada Pemilu kemarin, tidak ada ASN di Balikpapan yang mengalami sengketa pemilu.
"Tidak ada ASN yang terlibat secara langsung walaupun sempat ada isu," ujar Muhaimin.
Isu yang di maksud Muhaimin adalah salah satu camat di Kota Balikpapan dituding melakukan kampanye langsung salah satu calon legislatif DPRD Provinsi.
"Tapi setelah dari inspektorat melakukan pemeriksaan tidak ada bukti yang di temukan," tegasnya.
Kendati demikian, Muhaimin mengatakan hal itu tetap menjadi evaluasi dari Pemkot Balikpapan.
"Semoga setelah ada evaluasi dari KSAN bisa mempertegas kembali teman-teman ASN untuk tetap menjaga netralitas dan menjaga pelayanan masyarakat dengan baik," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"ASN telah diatur dan punya hak pilih, tetapi mereka harus netral," kata Budiono di Balikpapan, Jumat (7/6).
Ia mengatakan, sebagai fungsi kontrol untuk netralitas ASN dalam Pilkada nanti adalah awak jurnalis atau insan pers.
"Bila ditemukan silahkan diberitakan dan dilaporkan," ujarnya.
Budiono mengemukakan, sanksi bisa diberikan kepada ASN yang tidak netral, dengan merujuk undang-undang yang berlaku sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Sementara itu, Sekretariat Daerah (Setdakot) Pemkot Balikpapan Muhaimin meyakini ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan tetap netral dalam Pilkada
"Insya Allah tanggal 13 nanti akan ada sosialisasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) terkait netralitas ASN," tuturnya.
Dalam sosialisasi itu, Muhaimin memastikan akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan.
"Kemudian dari mereka mengingatkan kembali, menyampaikan kepada para ASN untuk netralitas ASN," ucapnya.
Menurut Muhaimin, bila berkaca pada Pemilihan Presiden dan Legislatif pada Pemilu kemarin, tidak ada ASN di Balikpapan yang mengalami sengketa pemilu.
"Tidak ada ASN yang terlibat secara langsung walaupun sempat ada isu," ujar Muhaimin.
Isu yang di maksud Muhaimin adalah salah satu camat di Kota Balikpapan dituding melakukan kampanye langsung salah satu calon legislatif DPRD Provinsi.
"Tapi setelah dari inspektorat melakukan pemeriksaan tidak ada bukti yang di temukan," tegasnya.
Kendati demikian, Muhaimin mengatakan hal itu tetap menjadi evaluasi dari Pemkot Balikpapan.
"Semoga setelah ada evaluasi dari KSAN bisa mempertegas kembali teman-teman ASN untuk tetap menjaga netralitas dan menjaga pelayanan masyarakat dengan baik," harapnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024