Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kalimantan merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah. Sayangnya, timbal balik negara untuk provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini masih sangat jauh dari kata adil dan merata.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat Yakub Ukung memaparkan, dalam hal medapatkan pendidikan layak untuk seluruh anak bangsa misalnya, pendidikan Kaltim jauh tertinggal ketimbang pendidikan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan beberapa kota besar lainnya. Sampai sekarang pun sebagian besar masyarakat Kaltim tidak memilki akses layak di bidang pendidikan.
“Jangankan memiliki fasilitas sekolah modern serba 'wah', gedung sekolah saja bentuknya semakin tak karuan karena kurang biaya perbaikan. Belum lagi jumlah sekolah yang sedikit dibarengi wilayah yang tergolong luas, dapat dibayangkan betapa jauh jarak tempuh calon-calon penerus bangsa di pedalaman demi mengenyam bangku pendidikan,†paparnya
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) tampaknya harus menilik masalah ini lebih dalam lagi. Pemerintah harus menjamin sistem pendidikan akan lebih baik dari tahun ke tahun. Perhatian lebih kepada daerah pedalaman dan perbatasan adalah kunci utama dalam masalah ini.
Yakub menambahkan, banyak cara agar pendidikan di wilayah terpencil Kalimantan dapat lebih meningkat dari tahun ke tahun. Masalah seperti ini jangan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah saja. Harus ada perhatian lebih dari pemerintah pusat akan hal ini. Program cerdas yang diperlukan akan dengan mudahnya tercipta manakala pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau saling bersinergi dalam agenda penuntasan pendidikan yang merata bagi seluruh daerah.
"Jadi, jangan ada lagi saling lempar tangan. Siapa mengurus apa. Ini tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah, baik pusat dan daerah," kata Yakub
Selanjutnya, Anggaran APBD dan APBN dalam hal pendidikan harus lebih besar lagi jumlahnya. Terlebih, pembagian biaya operasional sekolah (BOS) harus lebih efisien lagi jumlah pembagian per-daerah. Mengingat, kebutuhan akan biaya pembangunan di perkotaan dan wilayah terpencil pastilah tak sama.
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat. "Anggaran belanja di wilayah terpencil tentu saja sangat berbeda dengan wilayah kota. Harusnya, anggaran untuk pendidikan lebih ditingkatkan lagi jumlahnya. Kalau bisa semakin besar dari tahun ke tahun," sambungnya.
Ia berharap, nantinya jangan ada lagi anak pedalaman yang tak menuntaskan jenjang pendidikan 12 tahun seperti gembar-gembor pemerintah selama ini. “Anak pedalaman wajib mengenyam pendidikan sama seperti anak di perkotaan, mimpi mereka untuk mencapai sekolah tinggi wajib terwujud,†harapnya. (HUmas DPRD Kaltim/adv/tos/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat Yakub Ukung memaparkan, dalam hal medapatkan pendidikan layak untuk seluruh anak bangsa misalnya, pendidikan Kaltim jauh tertinggal ketimbang pendidikan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan beberapa kota besar lainnya. Sampai sekarang pun sebagian besar masyarakat Kaltim tidak memilki akses layak di bidang pendidikan.
“Jangankan memiliki fasilitas sekolah modern serba 'wah', gedung sekolah saja bentuknya semakin tak karuan karena kurang biaya perbaikan. Belum lagi jumlah sekolah yang sedikit dibarengi wilayah yang tergolong luas, dapat dibayangkan betapa jauh jarak tempuh calon-calon penerus bangsa di pedalaman demi mengenyam bangku pendidikan,†paparnya
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) tampaknya harus menilik masalah ini lebih dalam lagi. Pemerintah harus menjamin sistem pendidikan akan lebih baik dari tahun ke tahun. Perhatian lebih kepada daerah pedalaman dan perbatasan adalah kunci utama dalam masalah ini.
Yakub menambahkan, banyak cara agar pendidikan di wilayah terpencil Kalimantan dapat lebih meningkat dari tahun ke tahun. Masalah seperti ini jangan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah saja. Harus ada perhatian lebih dari pemerintah pusat akan hal ini. Program cerdas yang diperlukan akan dengan mudahnya tercipta manakala pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau saling bersinergi dalam agenda penuntasan pendidikan yang merata bagi seluruh daerah.
"Jadi, jangan ada lagi saling lempar tangan. Siapa mengurus apa. Ini tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah, baik pusat dan daerah," kata Yakub
Selanjutnya, Anggaran APBD dan APBN dalam hal pendidikan harus lebih besar lagi jumlahnya. Terlebih, pembagian biaya operasional sekolah (BOS) harus lebih efisien lagi jumlah pembagian per-daerah. Mengingat, kebutuhan akan biaya pembangunan di perkotaan dan wilayah terpencil pastilah tak sama.
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat. "Anggaran belanja di wilayah terpencil tentu saja sangat berbeda dengan wilayah kota. Harusnya, anggaran untuk pendidikan lebih ditingkatkan lagi jumlahnya. Kalau bisa semakin besar dari tahun ke tahun," sambungnya.
Ia berharap, nantinya jangan ada lagi anak pedalaman yang tak menuntaskan jenjang pendidikan 12 tahun seperti gembar-gembor pemerintah selama ini. “Anak pedalaman wajib mengenyam pendidikan sama seperti anak di perkotaan, mimpi mereka untuk mencapai sekolah tinggi wajib terwujud,†harapnya. (HUmas DPRD Kaltim/adv/tos/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014