Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuudin Solong mengecam rencana guru-guru swasta menggelar aksi demo menentang kebijakan Pemkot dan DPRD setempat terkait penambahan ruangan kelas di sekolah-sekolah negeri.
"Kami memerintahkan menambah ruang untuk rombongan belajar, kelas, itu karena memang rakyat membutuhkan," tegasnya di Balikpapan, Selasa (15/7).
Solong juga menyebutkan bahwa guru berdemo menentang penambahan ruang kelas yang sudah menjadi kebijakan pemkot untuk pendidikan itu melanggar kode etik guru sendiri.
"Mereka mengintervensi pemerintah. Lain soal bila demonya tentang sertifikasi keahlian mereka, itu boleh," jelas Solong.
Jumlah sekolah dasar negeri di Balikpapan tercatat 136 buah. Kemudian ada 55 sekolah dasar swasta sehingga seluruhnya menjadi 161 sekolah. Di tingkat SMPN, ada 23 unit dan sekolah menengah atas dan kejuruan seluruhnya ada 15 sekolah.
"Jadi jumlahnya tidak seimbang. Padahal menyediakan pendidikan yang murah itu kewajiban negara," tegas Solong.
Sejumlah guru sekolah swasta di Balikpapan minta pemkot dan DPRD setempat menghentikan rencana penambahan ruangan belajar baru di sekolah-sekolah negeri.
Penambahan ruangan belajar atas kelas-kelas baru itu disebutkan merebut `pangsa pasar` sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah level menengah atas.
Seorang kepala sekolah swasta menyebutkan, dalam tahun ajaran baru ini, sekolahnya hanya mendapat 4 siswa karena dampak penambahan kelas di sekolah negeri.
"Bagaimana kami bisa hidup dengan begitu," sebutnya.
Kembali kepada Solong, ia juga menyebutkan bahwa Pemkot sudah memberikan bantuan kepada siswa kelurga miskin yang bersekolah di swasta. Bantuan kepada siswa miskin itu berarti juga bantuan kepada sekolah yang bersangkutan.
Guru-guru pun tidak dibedakan dari tempatnya mengajar. Semua mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Kami memerintahkan menambah ruang untuk rombongan belajar, kelas, itu karena memang rakyat membutuhkan," tegasnya di Balikpapan, Selasa (15/7).
Solong juga menyebutkan bahwa guru berdemo menentang penambahan ruang kelas yang sudah menjadi kebijakan pemkot untuk pendidikan itu melanggar kode etik guru sendiri.
"Mereka mengintervensi pemerintah. Lain soal bila demonya tentang sertifikasi keahlian mereka, itu boleh," jelas Solong.
Jumlah sekolah dasar negeri di Balikpapan tercatat 136 buah. Kemudian ada 55 sekolah dasar swasta sehingga seluruhnya menjadi 161 sekolah. Di tingkat SMPN, ada 23 unit dan sekolah menengah atas dan kejuruan seluruhnya ada 15 sekolah.
"Jadi jumlahnya tidak seimbang. Padahal menyediakan pendidikan yang murah itu kewajiban negara," tegas Solong.
Sejumlah guru sekolah swasta di Balikpapan minta pemkot dan DPRD setempat menghentikan rencana penambahan ruangan belajar baru di sekolah-sekolah negeri.
Penambahan ruangan belajar atas kelas-kelas baru itu disebutkan merebut `pangsa pasar` sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah level menengah atas.
Seorang kepala sekolah swasta menyebutkan, dalam tahun ajaran baru ini, sekolahnya hanya mendapat 4 siswa karena dampak penambahan kelas di sekolah negeri.
"Bagaimana kami bisa hidup dengan begitu," sebutnya.
Kembali kepada Solong, ia juga menyebutkan bahwa Pemkot sudah memberikan bantuan kepada siswa kelurga miskin yang bersekolah di swasta. Bantuan kepada siswa miskin itu berarti juga bantuan kepada sekolah yang bersangkutan.
Guru-guru pun tidak dibedakan dari tempatnya mengajar. Semua mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014