Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pembangunan intake Sungai Mahakam ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Kaltim, terutama Ibu Kota Nusantara ( IKN).
“Tempat penampungan air ini sangat diperlukan, karena kebutuhan air sangat besar, kami meyakini bendungan-bendungan yang sudah ada seperti Talake dan Semoi tidak akan cukup,” kata Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Selasa.
Pada kesempatan itu, Akmal Malik turut menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Tahun 2024 di Jakarta.
Akmal Malik mengungkapkan dirinya bersama gubernur dari 38 provinsi menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat (PPN/Bappenas).
“Tadi para gubernur menyampaikan berbagai keluhan dan kami menyarankan solusi,” ungkapnya.
Salah satunya, kebijakan Pemerintah Pusat ujar Akmal, tidak lagi bersifat one fix principle for all atau satu kebijakan untuk semua, karena kondisi di setiap daerah tidak sama.
“Bappenas tetap mengorkestrasi daerah tetapi dengan pendekatan yang tidak sama,” ujarnya.
Akmal mencontohkan Kaltim sekarang punya IKN (Ibu Kota Nusantara), walau pun include (dalam) wilayah Kaltim.
Artinya kebijakan-kebijakan untuk Kaltim tidak sama dengan daerah ataupun provinsi lain.
“Ini yang kita sarankan kepada Menteri Bappenas disamping juga isu-isu strategis seperti pelabuhan, ketahanan pangan dan pentingnya disiapkan infrastruktur air,” jelasnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini pun menegaskan kenapa project intake sungai disarankan dari Kutai Barat.
“Kalau Kutai Katanegara, kita khawatirkan intervensi air laut masih bisa sampai ke daerah itu,” jelasnya.
Akmal mengakui bahwa pekerjaan ini besar, namun tetap berharap proyek untuk ketersediaan air bersih ini diakomodasi pemerintah pusat.
"Semoga usulan kita bisa masuk dalam program nasional, sehingga bisa menjadi keuntungan bagi masyarakat Kalimantan Timur," harap Akmal Malik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
“Tempat penampungan air ini sangat diperlukan, karena kebutuhan air sangat besar, kami meyakini bendungan-bendungan yang sudah ada seperti Talake dan Semoi tidak akan cukup,” kata Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Selasa.
Pada kesempatan itu, Akmal Malik turut menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Tahun 2024 di Jakarta.
Akmal Malik mengungkapkan dirinya bersama gubernur dari 38 provinsi menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat (PPN/Bappenas).
“Tadi para gubernur menyampaikan berbagai keluhan dan kami menyarankan solusi,” ungkapnya.
Salah satunya, kebijakan Pemerintah Pusat ujar Akmal, tidak lagi bersifat one fix principle for all atau satu kebijakan untuk semua, karena kondisi di setiap daerah tidak sama.
“Bappenas tetap mengorkestrasi daerah tetapi dengan pendekatan yang tidak sama,” ujarnya.
Akmal mencontohkan Kaltim sekarang punya IKN (Ibu Kota Nusantara), walau pun include (dalam) wilayah Kaltim.
Artinya kebijakan-kebijakan untuk Kaltim tidak sama dengan daerah ataupun provinsi lain.
“Ini yang kita sarankan kepada Menteri Bappenas disamping juga isu-isu strategis seperti pelabuhan, ketahanan pangan dan pentingnya disiapkan infrastruktur air,” jelasnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini pun menegaskan kenapa project intake sungai disarankan dari Kutai Barat.
“Kalau Kutai Katanegara, kita khawatirkan intervensi air laut masih bisa sampai ke daerah itu,” jelasnya.
Akmal mengakui bahwa pekerjaan ini besar, namun tetap berharap proyek untuk ketersediaan air bersih ini diakomodasi pemerintah pusat.
"Semoga usulan kita bisa masuk dalam program nasional, sehingga bisa menjadi keuntungan bagi masyarakat Kalimantan Timur," harap Akmal Malik.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024