Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menggenjot penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup pemerintahan setempat sebagai bentuk transformasi digital untuk proses bisnis dan mempermudah pelayanan publik.
“Perkembangan layanan publik berbasis digital semakin luas. Dalam dua tahun ini kita coba genjot dengan membangun arsitektur SPBE, sehingga layanan publik dapat diakses lebih mudah secara digital,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda,Senin.
Sri Wahyuni menjelaskan, terjadinya pandemi COVID-19 menjadi momentum transformasi digital. Pascapandemi, transformasi digital semakin berkembang di berbagai sektor, yang mengubah sejumlah aktifitas masyarakat yang sebelumnya offline menjadi online tanpa kontak fisik.
“Indeks masyarakat digital Kaltim cukup tinggi secara nasional,” katanya.
Menurut dia, pemanfaatan SPBE di Kaltim yang sudah berjalan terus ditingkatkan, salah satu hasilnya sektor reformasi birokrasi tematik mengalami peningkatan poin.
“Poin kita naik dari sebelumnya 68 menjadi 76 poin. Salah satunya karena upaya kita dalam membenahi arsitektur SPBE,” ujarnya.
Dalam kaitan membangun budaya digital, lanjut dia, Pemprov Kaltim dalam dua tahun ini telah melakukan pelatihan digital leadership dengan format chief government information officer, yang diikuti kepala OPD serta pejabat eselon III dengan tujuan membangun budaya digital di lingkungan kerja.
“Bicara digital bukan hanya tugas yang diampu tenaga teknis, tetapi perlu komitmen pimpinan,” katanya.
Sekda mengatakan, transformasi digital yang saat ini sudah berjalan mempermudah proses bisnis pelayanan publik. Tidak hanya menyasar satu OPD, tetapi semua unit perangkat daerah harus melakukannya, sehingga pelayanan publik yang murah dan mudah dapat dilakukan secara digital.
“Arsitektur SPBE yang dibangun tidak boleh terputus. Oleh karena itu, kita juga lakukan penguatan kompetensi ASN,” ujarnya.
Sementara itu,,Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto mengatakan, dalam mempercepat transformasi digital, Kementerian Kominto memiliki beberapa program di antaranya Digital Talent Scholarship.
Program ini merupakan beasiswa yang ditujukan bagi masyarakat umum, mahasiswa, ASN maupun profesional.
"Bukan berupa uang, tetapi berbentuk pelatihan gratis yang dilanjutkan dengan sertifikasi," katanya.
Sementara untuk level pimpinan eselon Il dan I ada pelatihan Digital Leadership Academy yang bekerja sama dengan universitas di luar negeri.
"Tujuannya agar para pimpinan mempunyai awareness dan mindset dari negara di luar negeri yang sudah melakukan transformasi digital," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
“Perkembangan layanan publik berbasis digital semakin luas. Dalam dua tahun ini kita coba genjot dengan membangun arsitektur SPBE, sehingga layanan publik dapat diakses lebih mudah secara digital,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda,Senin.
Sri Wahyuni menjelaskan, terjadinya pandemi COVID-19 menjadi momentum transformasi digital. Pascapandemi, transformasi digital semakin berkembang di berbagai sektor, yang mengubah sejumlah aktifitas masyarakat yang sebelumnya offline menjadi online tanpa kontak fisik.
“Indeks masyarakat digital Kaltim cukup tinggi secara nasional,” katanya.
Menurut dia, pemanfaatan SPBE di Kaltim yang sudah berjalan terus ditingkatkan, salah satu hasilnya sektor reformasi birokrasi tematik mengalami peningkatan poin.
“Poin kita naik dari sebelumnya 68 menjadi 76 poin. Salah satunya karena upaya kita dalam membenahi arsitektur SPBE,” ujarnya.
Dalam kaitan membangun budaya digital, lanjut dia, Pemprov Kaltim dalam dua tahun ini telah melakukan pelatihan digital leadership dengan format chief government information officer, yang diikuti kepala OPD serta pejabat eselon III dengan tujuan membangun budaya digital di lingkungan kerja.
“Bicara digital bukan hanya tugas yang diampu tenaga teknis, tetapi perlu komitmen pimpinan,” katanya.
Sekda mengatakan, transformasi digital yang saat ini sudah berjalan mempermudah proses bisnis pelayanan publik. Tidak hanya menyasar satu OPD, tetapi semua unit perangkat daerah harus melakukannya, sehingga pelayanan publik yang murah dan mudah dapat dilakukan secara digital.
“Arsitektur SPBE yang dibangun tidak boleh terputus. Oleh karena itu, kita juga lakukan penguatan kompetensi ASN,” ujarnya.
Sementara itu,,Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto mengatakan, dalam mempercepat transformasi digital, Kementerian Kominto memiliki beberapa program di antaranya Digital Talent Scholarship.
Program ini merupakan beasiswa yang ditujukan bagi masyarakat umum, mahasiswa, ASN maupun profesional.
"Bukan berupa uang, tetapi berbentuk pelatihan gratis yang dilanjutkan dengan sertifikasi," katanya.
Sementara untuk level pimpinan eselon Il dan I ada pelatihan Digital Leadership Academy yang bekerja sama dengan universitas di luar negeri.
"Tujuannya agar para pimpinan mempunyai awareness dan mindset dari negara di luar negeri yang sudah melakukan transformasi digital," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024