Samarinda (ANTARA Kaltim)-Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Kaltim yang berkualitas dan berdaya saing, maka Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan agar tidak boleh terjadi dikotomi antara guru honor dan PNS (pegawai negeri sipil).
“Keberadaan para guru honor itu jangan didikotomikan. Karena keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan daerah yang memang hingga saat ini, kita masih mengalami kekurangan,†kata Awang Faroek Ishak usai Peringatan Hari Pendidikan Nasional, pekan lalu.
Permasalahan di daerah sekarang ini lanjut Awang, karena kebijakan pusat tidak memperkenankan pengangkatan guru-guru honor menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), walaupun secara bertahap dilakukan pengisian formasi melalui tes CPNS.
Keberadaan guru honor di setiap daerah termasuk Kaltim, hingga saat ini pun masih menjadi masalah nasional yang harus dan terus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi serta kabupaten dan kota.
Namun lanjutnya, Pemprov Kaltim telah mengarahkan berbagai kebijakan yang tidak membeda-bedakan perhatian terhadap guru swasta maupun PNS. Hal ini penting dilakukan agar pembangunan dan pengembangan sektor pendidikan bisa lebih segera dicapai.
Awang juga berkeyakinan pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Kaltara akan selalu berpihak pada peningkatan kemampuan dan keterampilan para guru yang mengarah pada peningkatan kesejateraan.
“Program prioritas pembangunan SDM berkualitas yang dilakukan melalui sektor pendidikan, satu diantaranya adalah dengan memberikan perhatian yang besar bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan para tenaga pendidik,†ujar Awang Faroek.
Misalnya, melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang yang memberikan kesempatan bagi para guru, baik swasta (honor) maupun guru negeri (PNS) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga sangat serius mendukung program kualifikasi (sertifikasi) bagi para guru di segala jenjang, minimal harus berpendidikan sarjana (S1).
“Saya rasa kita semua sepakat kalau ingin SDM lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tidak bisa dikecualikan keberadaan guru di segala jenjang pendidikan dan tidak memandang statusnya (honor maupun negeri). Pemerintah harus memberikan perhatian yang sama,†tegas Awang. (Humas Prov kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Keberadaan para guru honor itu jangan didikotomikan. Karena keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan daerah yang memang hingga saat ini, kita masih mengalami kekurangan,†kata Awang Faroek Ishak usai Peringatan Hari Pendidikan Nasional, pekan lalu.
Permasalahan di daerah sekarang ini lanjut Awang, karena kebijakan pusat tidak memperkenankan pengangkatan guru-guru honor menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), walaupun secara bertahap dilakukan pengisian formasi melalui tes CPNS.
Keberadaan guru honor di setiap daerah termasuk Kaltim, hingga saat ini pun masih menjadi masalah nasional yang harus dan terus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi serta kabupaten dan kota.
Namun lanjutnya, Pemprov Kaltim telah mengarahkan berbagai kebijakan yang tidak membeda-bedakan perhatian terhadap guru swasta maupun PNS. Hal ini penting dilakukan agar pembangunan dan pengembangan sektor pendidikan bisa lebih segera dicapai.
Awang juga berkeyakinan pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Kaltara akan selalu berpihak pada peningkatan kemampuan dan keterampilan para guru yang mengarah pada peningkatan kesejateraan.
“Program prioritas pembangunan SDM berkualitas yang dilakukan melalui sektor pendidikan, satu diantaranya adalah dengan memberikan perhatian yang besar bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan para tenaga pendidik,†ujar Awang Faroek.
Misalnya, melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang yang memberikan kesempatan bagi para guru, baik swasta (honor) maupun guru negeri (PNS) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga sangat serius mendukung program kualifikasi (sertifikasi) bagi para guru di segala jenjang, minimal harus berpendidikan sarjana (S1).
“Saya rasa kita semua sepakat kalau ingin SDM lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tidak bisa dikecualikan keberadaan guru di segala jenjang pendidikan dan tidak memandang statusnya (honor maupun negeri). Pemerintah harus memberikan perhatian yang sama,†tegas Awang. (Humas Prov kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014