Samarinda (ANTARA Kaltim) – Hari Pendidikan Nasional yang diperingati tiap 2 Mei seharusnya menjadi tolok ukur kemajuan edukasi Kaltim. Meski banyak pihak mengklaim demikian, ternyata menurut Anggota DPRD Kaltim, Mudiyat Noor dunia pendidikan di Kaltim saat ini masih belum merdeka. “Dukungan APBD disayangkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan masyarakat Kaltim,†ucap Mudiyat miris.
Ia memaparkan tahapan pendidikan dasar masih sangat jauh dari standar. Hanya lima puluh persen lulusan SD yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kondisi itu tak urung justru semakin mengecilkan jumlah SDM potensial. Belum lagi kualitas sekolah dan kampus di Kaltim yang hingga kini masih sering disorot. Unmul yang konon terbaik di Kaltim, kini sudah kehilangan daya tarik. Meski dana pendaftaran sudah di “diskon†tetap saja minim peminat.
“Banyaknya peluang yang memungkinkan lulusan luar membuka usaha ataupun mencari pekerjaan di Kaltim, membuat SDM belia Kaltm hanya menjadi penonton. Seharusnya pemerintah dapat mengevaluasi hal tersebut dan membuat suatu perubahan yang lebih membangun untuk masyarakat Kaltim,†papar Sekretaris Komisi IV ini.
Dana pendidikan sebesar 20% dari APBD seharusnya dapat meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Mudiyat memaparkan mengenai empat hal penting yang seharusnya menjadi aspek prioritas perhatian pemerintah. Di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, lapangan pekejaan, dan infrastruktur.
“Pendidikan seharusnya menjadi hal dasar yang seharusnya mendapat prioritas utama untuk output SDM Kaltim mumpuni. Aspek lainnya seperti infrastruktur dan pembangunan akan mengikuti kualitas pendidikan itu. Kenyataannya di daerah pedalaman, banyak siswa harus jalan kaki di jalan rusak atau berperahu menempuh jarak berkilo-kilo meter hanya untuk menuntut ilmu di sekolah yang kondisinya tak kalah mengenaskan. Bahkan kerap kekurangan tenaga pengajar,†urainya.
Terkait beasiswa Kaltim Cemerlang, menurut Mudiyat pemerintah harus mendata ulang sasaran penerimanya. Seharusnya yang menerima, siswa yang benar-benar membutuhkan, bukan yang sudah mampu lantas setelah menerima beasiswa. Justru uang tersebut bukan untuk dana pendidikan melainkan untuk kesenangan pribadi masing-masing.
“Kalau kita lihat lagi di daerah pedalaman masih banyak yang seharusnya menerima dana pendidikan namun hingga detik ini masih banyak yang merasakan sulitnya berjuang untuk menempuh dunia pendidikan. Apakah ini adil? Yang mampu tetaplah menjadi mampu. Sedangkan yang miskin tetap menjadi miskin,†papar Mudiyat.
Harapan mudiyat, ke depannya dana pendidikan di Kaltim harus benar-benar menyentuh sasaran. Sehingga terjadi keseimbangan terhadap masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih layak. “Menurunnya jumlah masyarakat yang tidak bersekolah, dan pemerataan edukasi yang berkualitas, secara tak langsung membuat Kaltim bisa lebih maju dalam berbagai bidang. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Ia memaparkan tahapan pendidikan dasar masih sangat jauh dari standar. Hanya lima puluh persen lulusan SD yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kondisi itu tak urung justru semakin mengecilkan jumlah SDM potensial. Belum lagi kualitas sekolah dan kampus di Kaltim yang hingga kini masih sering disorot. Unmul yang konon terbaik di Kaltim, kini sudah kehilangan daya tarik. Meski dana pendaftaran sudah di “diskon†tetap saja minim peminat.
“Banyaknya peluang yang memungkinkan lulusan luar membuka usaha ataupun mencari pekerjaan di Kaltim, membuat SDM belia Kaltm hanya menjadi penonton. Seharusnya pemerintah dapat mengevaluasi hal tersebut dan membuat suatu perubahan yang lebih membangun untuk masyarakat Kaltim,†papar Sekretaris Komisi IV ini.
Dana pendidikan sebesar 20% dari APBD seharusnya dapat meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Mudiyat memaparkan mengenai empat hal penting yang seharusnya menjadi aspek prioritas perhatian pemerintah. Di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, lapangan pekejaan, dan infrastruktur.
“Pendidikan seharusnya menjadi hal dasar yang seharusnya mendapat prioritas utama untuk output SDM Kaltim mumpuni. Aspek lainnya seperti infrastruktur dan pembangunan akan mengikuti kualitas pendidikan itu. Kenyataannya di daerah pedalaman, banyak siswa harus jalan kaki di jalan rusak atau berperahu menempuh jarak berkilo-kilo meter hanya untuk menuntut ilmu di sekolah yang kondisinya tak kalah mengenaskan. Bahkan kerap kekurangan tenaga pengajar,†urainya.
Terkait beasiswa Kaltim Cemerlang, menurut Mudiyat pemerintah harus mendata ulang sasaran penerimanya. Seharusnya yang menerima, siswa yang benar-benar membutuhkan, bukan yang sudah mampu lantas setelah menerima beasiswa. Justru uang tersebut bukan untuk dana pendidikan melainkan untuk kesenangan pribadi masing-masing.
“Kalau kita lihat lagi di daerah pedalaman masih banyak yang seharusnya menerima dana pendidikan namun hingga detik ini masih banyak yang merasakan sulitnya berjuang untuk menempuh dunia pendidikan. Apakah ini adil? Yang mampu tetaplah menjadi mampu. Sedangkan yang miskin tetap menjadi miskin,†papar Mudiyat.
Harapan mudiyat, ke depannya dana pendidikan di Kaltim harus benar-benar menyentuh sasaran. Sehingga terjadi keseimbangan terhadap masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan yang lebih layak. “Menurunnya jumlah masyarakat yang tidak bersekolah, dan pemerataan edukasi yang berkualitas, secara tak langsung membuat Kaltim bisa lebih maju dalam berbagai bidang. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014