Samarinda (ANTARA Kaltim) – Kemacetan yang mulai menjadi masalah sentral di beberapa kota besar kaltim, menjadi keluhan masyarakat, terutama para pengguna jalan jalan.
Ada beberapa faktor yang mendasarainya. Salah satunya parkir kendaraan yang tidak teratur di sisi-sisi jalan. Hingga kini permasalahan tersebut belum menemukan jalan keluar. Ketidaktegasan pemerintah kota dalam menangani permasalahan parkir ini semakin memperparah keadaan.
Lihat saja, di beberapa ruas utama Kota Samarinda, kendaraan beroda jamak leluasa parkir sembarangan hingga membuat ruas jalan menyempit.
Jalan yang seharusnya dapat dilewati lebih dari satu lajur, kini hanya dapat digunakan oleh satu lajur. Tentu saja hal tersebut dapat mengurangi sisi keefektifan para pengguna jalan yang lainnya. Karena selain dapat menyebabkan kemacetan, juga dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dahri Yasin, Ketua Komisi III DPRD Kaltim sangat menyayangkan kondisi ini.
“Seandainya pemerintah kota tegas dalam menangani permasalahan parkir liar ini, tentu tidak akan menjadi masalah. Yang dibutuhkan hanyalah ketegasan pemerintah kota serta sanksi yang diberikan bagi siapapun yang memarkir kendaraan yang menggunakan bagian dari jalan raya sembarangan. Bukan justru melakukan pembiaran bahkan bersikap seolah tak ada yang perlu ditegasi. Itu merusak perasaan masyarakat,†kritik Dahri
Di sisi lain, Dahri mengharapkan pemerintah kota di tiap – tiap kota di Kalimantan Timur dapat mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya parkir liar ini. Karena sebagian besar permasalahan kemacetan di jalan raya ditimbulkan akibat ketidaksadaran masyarakat memarkir kendaraannya dengan baik.
Meski diakui, lahan parkir efektif memang sangat minim. Justru di sinilah peran pemerintah kembali diuji. Harusnya, kawasan parkir itu adalah tugas pemerintah menyiapkan atau mengalihkannya.
“Banyaknya kendaraan saja sudah cukup memberikan dampak serius, yaitu macet yang luar biasa, apalagi ditambah parkir liar. Selain peran serta pemerintah, peran masyarkat jauh lebih penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jika masyarakat sudah mau berpartisipasi, sebaiknya reaksi pemerintah harusnya lebih aktif,†kata Dahri. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Ada beberapa faktor yang mendasarainya. Salah satunya parkir kendaraan yang tidak teratur di sisi-sisi jalan. Hingga kini permasalahan tersebut belum menemukan jalan keluar. Ketidaktegasan pemerintah kota dalam menangani permasalahan parkir ini semakin memperparah keadaan.
Lihat saja, di beberapa ruas utama Kota Samarinda, kendaraan beroda jamak leluasa parkir sembarangan hingga membuat ruas jalan menyempit.
Jalan yang seharusnya dapat dilewati lebih dari satu lajur, kini hanya dapat digunakan oleh satu lajur. Tentu saja hal tersebut dapat mengurangi sisi keefektifan para pengguna jalan yang lainnya. Karena selain dapat menyebabkan kemacetan, juga dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dahri Yasin, Ketua Komisi III DPRD Kaltim sangat menyayangkan kondisi ini.
“Seandainya pemerintah kota tegas dalam menangani permasalahan parkir liar ini, tentu tidak akan menjadi masalah. Yang dibutuhkan hanyalah ketegasan pemerintah kota serta sanksi yang diberikan bagi siapapun yang memarkir kendaraan yang menggunakan bagian dari jalan raya sembarangan. Bukan justru melakukan pembiaran bahkan bersikap seolah tak ada yang perlu ditegasi. Itu merusak perasaan masyarakat,†kritik Dahri
Di sisi lain, Dahri mengharapkan pemerintah kota di tiap – tiap kota di Kalimantan Timur dapat mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya parkir liar ini. Karena sebagian besar permasalahan kemacetan di jalan raya ditimbulkan akibat ketidaksadaran masyarakat memarkir kendaraannya dengan baik.
Meski diakui, lahan parkir efektif memang sangat minim. Justru di sinilah peran pemerintah kembali diuji. Harusnya, kawasan parkir itu adalah tugas pemerintah menyiapkan atau mengalihkannya.
“Banyaknya kendaraan saja sudah cukup memberikan dampak serius, yaitu macet yang luar biasa, apalagi ditambah parkir liar. Selain peran serta pemerintah, peran masyarkat jauh lebih penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jika masyarakat sudah mau berpartisipasi, sebaiknya reaksi pemerintah harusnya lebih aktif,†kata Dahri. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014