Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan studi tiru ke Jawa Barat (Jabar) terkait pembangunan responsif gender, di mana hasilnya nanti akan ditiru, diinovasi, dan diterapkan di Kaltim.
"Kami perlu menggali banyak informasi yang dilakukan Jabar untuk membangun keluarga berketahanan untuk kami replikasikan di Kaltim," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Sabtu.
Studi tiru ke Jabar karena dalam pembangunan yang responsif gender Jabar didukung Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana (Teladan KB) yang rutin melakukan penyuluhan, pembinaan, hingga pendampingan.
Terdapat 647 orang Teladan KB yang tersebar di 24 kabupaten di Jabar, kemudian ada juga petugas Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) sebanyak 571 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Studi tiru ini digabung dengan rapat Penyusunan Pergub Ketahanan Keluarga yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar pada Kamis (23/11).
Baca juga: DPRD Kaltim sahkan Perda Pengarusutamaan Gender
Soraya mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan percepatan Perda Ketahanan Keluarga dengan turunan ke Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim.
Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga melalui Perda Kaltim Nomor 2 tahun 2022, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.
"Pergub Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mendesak untuk diterbitkan, guna merealisasikan program-program yang bertujuan untuk menempa ketahanan keluarga sampai pada level terbawah di masyarakat," ujar Soraya.
Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kaltim bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mental spiritual secara seimbang, sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin.
Selanjutnya harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilakukan bersama melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain.
Baca juga: Pemprov Kaltim evaluasi mandiri program pengarusutamaan gender
Selain itu, perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi evaluasi, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan.
“Perlu pula penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, mengupayakan penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan atau menambah kerentanan keluarga, dan pengendalian dampak terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,” katanya. (Adv/Diskominfo)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Kami perlu menggali banyak informasi yang dilakukan Jabar untuk membangun keluarga berketahanan untuk kami replikasikan di Kaltim," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Sabtu.
Studi tiru ke Jabar karena dalam pembangunan yang responsif gender Jabar didukung Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana (Teladan KB) yang rutin melakukan penyuluhan, pembinaan, hingga pendampingan.
Terdapat 647 orang Teladan KB yang tersebar di 24 kabupaten di Jabar, kemudian ada juga petugas Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) sebanyak 571 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Studi tiru ini digabung dengan rapat Penyusunan Pergub Ketahanan Keluarga yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar pada Kamis (23/11).
Baca juga: DPRD Kaltim sahkan Perda Pengarusutamaan Gender
Soraya mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan percepatan Perda Ketahanan Keluarga dengan turunan ke Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim.
Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga melalui Perda Kaltim Nomor 2 tahun 2022, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.
"Pergub Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mendesak untuk diterbitkan, guna merealisasikan program-program yang bertujuan untuk menempa ketahanan keluarga sampai pada level terbawah di masyarakat," ujar Soraya.
Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kaltim bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mental spiritual secara seimbang, sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin.
Selanjutnya harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilakukan bersama melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain.
Baca juga: Pemprov Kaltim evaluasi mandiri program pengarusutamaan gender
Selain itu, perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi evaluasi, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan.
“Perlu pula penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, mengupayakan penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan atau menambah kerentanan keluarga, dan pengendalian dampak terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,” katanya. (Adv/Diskominfo)
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023