Samarinda (ANTARA Kaltim)- Kalimantan Timur boleh berbangga dengan besarnya APDD yang diterima dari tahun ke tahun. Dengan APBD terbesar ketiga setelah Provinsi Jakarta dan Jawa timur, Kaltim tentunya akan mudah membangun infrastruktur. Namun kenyataannya, dengan kekayaan yang berlimpah, infrastruktur di Kaltim khusus nya jalan malah semakin memburuk kondisinya.
Anggota DPRD Kaltim Bahrid Buseng mengkritik permasalahan infrastruktur yang dirasa sudah berlarut-larut ini. “Kerusakan jalan nasional di Kalimantan khususnya Kaltim sudah sekian lama dibiarkan. Seakan tidak ada perhatian dari pemerintah pusat. Kondisinya memburuk dengan banyaknya median jalan yang berlubang serta berlumpur jika dilalui pada musim hujan,“ ucapnya.
Mengingat besarnya kekayaan alam di Kalimantan timur dan besarnya setoran ke pusat, Kaltim, kata Bahrid, mestinya memiliki hak untuk mendapatkan pembangunan yang jauh lebih baik dari yang sekarang.
Politikus Partai Golkar ini pun menyayangkan sikap pemerintah pusat yang terkesan kurang adil dalam hal pembangunan dibanding daerah yang lain, “Pemerintah pusat seharusnya bersikap adil terhadap Kaltim. Dalam segi pembangunan seharusnya Kaltim mendapatkan porsi yang lebih, terutama masalah infrastruktur jalan. Saya rasa itu yang sangat penting, daerah kita paling besar menyetor malah diberlakukan kurang bijak oleh pemerintah.
Sebenarnya kita bisa saja marah kepada pemerintah pusat. Jika tidak merespons kita siap ambil alih, tanpa meminta-minta kembali kepada pusat,†tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD ini berharap pemerintah segera mungkin mengambil langkah-langkah konkret terkait kerusakan trans-Kaltim. “DPRD tentu tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak pembangunan untuk Kaltim. Harusnya pemerintah pusat dapat memahami, jalan-jalan nasional di Kaltim yang rusak tersebut merupakan nadi utama masyarakat yang tentunya sangat berdampak bagi perekonomian,†tegasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Anggota DPRD Kaltim Bahrid Buseng mengkritik permasalahan infrastruktur yang dirasa sudah berlarut-larut ini. “Kerusakan jalan nasional di Kalimantan khususnya Kaltim sudah sekian lama dibiarkan. Seakan tidak ada perhatian dari pemerintah pusat. Kondisinya memburuk dengan banyaknya median jalan yang berlubang serta berlumpur jika dilalui pada musim hujan,“ ucapnya.
Mengingat besarnya kekayaan alam di Kalimantan timur dan besarnya setoran ke pusat, Kaltim, kata Bahrid, mestinya memiliki hak untuk mendapatkan pembangunan yang jauh lebih baik dari yang sekarang.
Politikus Partai Golkar ini pun menyayangkan sikap pemerintah pusat yang terkesan kurang adil dalam hal pembangunan dibanding daerah yang lain, “Pemerintah pusat seharusnya bersikap adil terhadap Kaltim. Dalam segi pembangunan seharusnya Kaltim mendapatkan porsi yang lebih, terutama masalah infrastruktur jalan. Saya rasa itu yang sangat penting, daerah kita paling besar menyetor malah diberlakukan kurang bijak oleh pemerintah.
Sebenarnya kita bisa saja marah kepada pemerintah pusat. Jika tidak merespons kita siap ambil alih, tanpa meminta-minta kembali kepada pusat,†tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD ini berharap pemerintah segera mungkin mengambil langkah-langkah konkret terkait kerusakan trans-Kaltim. “DPRD tentu tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak pembangunan untuk Kaltim. Harusnya pemerintah pusat dapat memahami, jalan-jalan nasional di Kaltim yang rusak tersebut merupakan nadi utama masyarakat yang tentunya sangat berdampak bagi perekonomian,†tegasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014