Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui tim yang ditunjuk terus mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, guna mewujudkan ekonomi biru dalam Program Karbon Biru untuk Kesejahteraan Masyarakat.
"Dalam program ini, setidaknya ada empat hal penting yang kami sasar, pertama adalah pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Maratua dan sekitarnya," kata Ketua Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Kepariwisataan Kepulauan Maratua, Meiliana di Samarinda, Minggu.
Kedua adalah, percepatan terpenuhinya aksesibilitas masyarakat baik penerbangan maupun transportasi laut. Ketiga, percepatan kebutuhan fasilitas Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan dermaga.
Ketiga adalah penguatan dan kemandirian ekonomi masyarakat baik berupa pengembangan investasi maupun kerja sama multi pihak. Keempat, dukungan penguatan kelembagaan dan peraturan kecamatan maupun peraturan desa/kampung.
Percepatan pembangunan di Maratua menjadi prioritas karena di kawasan itu merupakan daerah wisata yang memiliki berbagai keindahan alam, terutama destinasi wisata bahari.
Baca juga: Bendungan Kota Nusantara siapkan kawasan wisata
Ia menjelaskan percepatan dilakukan setelah adanya dukungan dari berbagai pihak sejak tahun 2014, yakni saat gelaran Kaltim Summit ke- 2 di Kota Samarinda, saat itu dihadiri Dubes dari Negara Seycheles.
Saat itu kemudian dilakukan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Seycheles untuk mengembangkan kepariwisataan di Kaltim, yakni Mou Nomor 038/BKP-PK/2014.
Dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Seycheles tanggal 10 September 2015, kemudian seminar nasional pada 23 April 2016 tentang pengembangan kepariwisataan Kaltim.
Pada 16 April 2018, lanjutnya, dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Pemerintah Seychelels tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Maratua.
Baca juga: Di Kazakhstan, Wagub Kaltim promosikan wisata dan IKN
Pada 30 April 2018 dilanjutkan pernyataan bersama untuk pengembangan wisata bahari Kepulauan Maratua tentang 'Partnering For Engaging Niche Destinations of The World', sebagai embrio dibentuknya PT Pembangunan Kepulauan Nusantara
Tanggal 6 Februari 2019, keluar Keputusan Bersama Gubernur Kaltim, Bupati Berau, dan Special Envoy Presiden Seychelels untuk Negara ASEAN dengan Nomor 480/K.94/2019, Nomor 180/46/HK/2019, dan Nomor SC/163/EA/2019 H.
"Pada 21 Juni 2021 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Seychelles, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Yayasan Michael Foundation tentang Pencanangan Maratua dan sekitarnya menjadi Pilot Project Nasional Pengembangan Ekonomi Biru," kata Meiliana.
Baca juga: Geliat Kampung Ketupat, khazanah Samarinda jadi kebanggaan bangsa
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Dalam program ini, setidaknya ada empat hal penting yang kami sasar, pertama adalah pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Maratua dan sekitarnya," kata Ketua Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Kepariwisataan Kepulauan Maratua, Meiliana di Samarinda, Minggu.
Kedua adalah, percepatan terpenuhinya aksesibilitas masyarakat baik penerbangan maupun transportasi laut. Ketiga, percepatan kebutuhan fasilitas Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan dermaga.
Ketiga adalah penguatan dan kemandirian ekonomi masyarakat baik berupa pengembangan investasi maupun kerja sama multi pihak. Keempat, dukungan penguatan kelembagaan dan peraturan kecamatan maupun peraturan desa/kampung.
Percepatan pembangunan di Maratua menjadi prioritas karena di kawasan itu merupakan daerah wisata yang memiliki berbagai keindahan alam, terutama destinasi wisata bahari.
Baca juga: Bendungan Kota Nusantara siapkan kawasan wisata
Ia menjelaskan percepatan dilakukan setelah adanya dukungan dari berbagai pihak sejak tahun 2014, yakni saat gelaran Kaltim Summit ke- 2 di Kota Samarinda, saat itu dihadiri Dubes dari Negara Seycheles.
Saat itu kemudian dilakukan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Seycheles untuk mengembangkan kepariwisataan di Kaltim, yakni Mou Nomor 038/BKP-PK/2014.
Dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Seycheles tanggal 10 September 2015, kemudian seminar nasional pada 23 April 2016 tentang pengembangan kepariwisataan Kaltim.
Pada 16 April 2018, lanjutnya, dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Pemerintah Seychelels tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Maratua.
Baca juga: Di Kazakhstan, Wagub Kaltim promosikan wisata dan IKN
Pada 30 April 2018 dilanjutkan pernyataan bersama untuk pengembangan wisata bahari Kepulauan Maratua tentang 'Partnering For Engaging Niche Destinations of The World', sebagai embrio dibentuknya PT Pembangunan Kepulauan Nusantara
Tanggal 6 Februari 2019, keluar Keputusan Bersama Gubernur Kaltim, Bupati Berau, dan Special Envoy Presiden Seychelels untuk Negara ASEAN dengan Nomor 480/K.94/2019, Nomor 180/46/HK/2019, dan Nomor SC/163/EA/2019 H.
"Pada 21 Juni 2021 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Seychelles, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Yayasan Michael Foundation tentang Pencanangan Maratua dan sekitarnya menjadi Pilot Project Nasional Pengembangan Ekonomi Biru," kata Meiliana.
Baca juga: Geliat Kampung Ketupat, khazanah Samarinda jadi kebanggaan bangsa
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023