Samarinda (ANTARA Kaltim)- Potret kemiskinan negeri ini selalu menjadi hiasan yang memperburuk citra bagi pengambil kebijakan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kinerja pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan setiap saat dipertanyakan.
Dalam konteks anggaran, program pengentasan kemiskinan tidak pernah alpa dalam APBD, karena masuk pada beberapa sektor program beberapa SKPD. Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu tidak berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah. Bahkan program pemerintah pusat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dianggap sebagai program yang membuat masyarakat semakin tak berdaya. Karena terkesan memanjakan masyarakat yang memang sudah apatis atas kehidupan mereka.
Jika bantuan tersebut dianggap sebagai insentif kepada warga untuk semakin kreatif dan menambah produktivitas mereka, maka uang tersebut bukan hanya habis untuk dimakan, tetapi tidak cukup untuk menjadi modal usaha yang berkelanjutan.
Menyikapi kondisi tersebut anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Bahrid Buseng berpendapat, sejatinya pemerintah dan DPRD Kaltim sudah berusaha maksimal dalam mengurangi kemiskinan tersebut, namun masih ada keterbatasan untuk melalui proses itu.
“Sebenarnya pemerintah dan wakil rakyat di DPRD sudah sangat maksimal mengatasi kemiskinan tersebut. Bahkan program-program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung DPRD. Saya juga sangat setuju bahwa pemerintah Provinsi Kaltim harus lebih kerja keras memikirkan segala celah kemungkinan solusi. Mungkin salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan dukungan DPRD Kaltim juga, “ ucapnya.
Wakil rakyat dari Partai Golkar ini juga sangat berharap pemerintah provinsi memprioritaskan program yang dibuat untuk menangani masalah ini. Menurutnya persentase tingkat kemiskinan di Kaltim kini menurun dibanding. Jika pada 2008 tercatat ada 259.450 jiwa (8,53%), pada 2012 menjadi 253.340 (6,68%). Jadi, menurut Bahrid, pada dasarnya program yang ada telah berjalan sesuai dengan harapan.
“Saya sangat setuju dengan program yang telah dikonsep pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Namun hemat saya penuntasan kemiskinan juga harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik. Sebab, banyaknya investor yang masuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mengentaskan kemiskinan di daerah.
Kondisi di daerah juga mesti dibenahi agar investasi bisa berkembang dan bisa membuka diri agar investor bisa masuk ke Kaltim, serta memperbanyak bank perkreditan rakyat agar usaha kecil menengah mandiri dapat berkembang,“ ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Dalam konteks anggaran, program pengentasan kemiskinan tidak pernah alpa dalam APBD, karena masuk pada beberapa sektor program beberapa SKPD. Namun dalam implementasinya, baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu tidak berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah. Bahkan program pemerintah pusat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dianggap sebagai program yang membuat masyarakat semakin tak berdaya. Karena terkesan memanjakan masyarakat yang memang sudah apatis atas kehidupan mereka.
Jika bantuan tersebut dianggap sebagai insentif kepada warga untuk semakin kreatif dan menambah produktivitas mereka, maka uang tersebut bukan hanya habis untuk dimakan, tetapi tidak cukup untuk menjadi modal usaha yang berkelanjutan.
Menyikapi kondisi tersebut anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Bahrid Buseng berpendapat, sejatinya pemerintah dan DPRD Kaltim sudah berusaha maksimal dalam mengurangi kemiskinan tersebut, namun masih ada keterbatasan untuk melalui proses itu.
“Sebenarnya pemerintah dan wakil rakyat di DPRD sudah sangat maksimal mengatasi kemiskinan tersebut. Bahkan program-program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung DPRD. Saya juga sangat setuju bahwa pemerintah Provinsi Kaltim harus lebih kerja keras memikirkan segala celah kemungkinan solusi. Mungkin salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan dukungan DPRD Kaltim juga, “ ucapnya.
Wakil rakyat dari Partai Golkar ini juga sangat berharap pemerintah provinsi memprioritaskan program yang dibuat untuk menangani masalah ini. Menurutnya persentase tingkat kemiskinan di Kaltim kini menurun dibanding. Jika pada 2008 tercatat ada 259.450 jiwa (8,53%), pada 2012 menjadi 253.340 (6,68%). Jadi, menurut Bahrid, pada dasarnya program yang ada telah berjalan sesuai dengan harapan.
“Saya sangat setuju dengan program yang telah dikonsep pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Namun hemat saya penuntasan kemiskinan juga harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik. Sebab, banyaknya investor yang masuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mengentaskan kemiskinan di daerah.
Kondisi di daerah juga mesti dibenahi agar investasi bisa berkembang dan bisa membuka diri agar investor bisa masuk ke Kaltim, serta memperbanyak bank perkreditan rakyat agar usaha kecil menengah mandiri dapat berkembang,“ ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014