Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kerja sama dalam pengelolaan sampah laut di kawasan mangrove dengan konsultan lingkungan asal Jepang yakni Japan Nus Co.LTD (Janus) dalam pengelolaan sampah laut di kawasan mangrove.
"Kami telah melihat paparan presentasi mereka terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah laut serta kelestarian mangrove dalam pertemuan pertama pada 17 Mei 2023 lalu," kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim, Rina Juliati di Samarinda, Senin.
Rina menjelaskan Japan Nus Co.LTD merupakan konsultan swasta dari negeri sakura yang bergerak di bidang energi, ilmu sosial, serta lingkungan yang bertujuan memberikan solusi untuk masalah lingkungan yang terjadi dalam skala global.
Menurut Rina dipilihnya Kaltim sebagai proyek pencontohan dari Konsultan Lingkungan Jepang tersebut, karena Kaltim memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas namun memiliki permasalahan sampah laut yang cukup kompleks.
Selain itu, kata Rina Kalimantan Timur merupakan satu dari sembilan provinsi prioritas area kerja dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM RI). Dengan rehabilitasi mangrove mencapai 600 ribu hektare.
Kesembilan provinsi itu di antaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua.
"Dalam proyek ini diprogramkan kegiatan pembersihan rutin jangka panjang di wilayah pesisir dan kawasan hutan mangrove," jelasnya.
Selain itu, lanjut Rina juga dilakukan rentetan aktivitas lain di antaranya seperti investigasi komposisi sampah laut di mangrove, penilaian dampak sampah laut terhadap mangrove, tingkat kematian mangrove muda, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Berikutnya juga ada demonstrasi untuk membangun sistem pembersihan oleh berbagai entitas, serta menyusun pedoman pembersihan di kawasan mangrove.
" Kami mengusulkan lokasi proyek di Balikpapan, karena di sana sudah ada beberapa lokasi pelestarian mangrove. Yaitu Hutan Mangrove Margomulyo dan Mangrove Center Graha Indah," ungkap Rina Juliati.
Meski demikian, tak menutup kemungkinan proyek ini juga akan diperluas di kabupaten lain yang memiliki kawasan mangrove dengan luasan cukup besar. Seperti di Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.
Sampah laut di Kalimantan menjadi perhatian karena kuantitas yang cukup tinggi, terutama di dekat muara sungai yang menjadi kawasan mangrove.
Balikpapan juga diperkirakan memiliki jumlah sampah laut yang tinggi karena jumlah hotspot sampah yang relatif besar di zona pasang surut tempat tumbuhnya mangrove. Diketahui, Balikpapan memiliki 10 hotspot sampah di kawasan pesisir laut.
Pilot project ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data informasi untuk penanganan sampah laut di wilayah Mangrove. Sekaligus dapat mengurangi kuantitas sampah di laut dan kawasan hutan mangrove di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Kami telah melihat paparan presentasi mereka terkait pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah laut serta kelestarian mangrove dalam pertemuan pertama pada 17 Mei 2023 lalu," kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim, Rina Juliati di Samarinda, Senin.
Rina menjelaskan Japan Nus Co.LTD merupakan konsultan swasta dari negeri sakura yang bergerak di bidang energi, ilmu sosial, serta lingkungan yang bertujuan memberikan solusi untuk masalah lingkungan yang terjadi dalam skala global.
Menurut Rina dipilihnya Kaltim sebagai proyek pencontohan dari Konsultan Lingkungan Jepang tersebut, karena Kaltim memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas namun memiliki permasalahan sampah laut yang cukup kompleks.
Selain itu, kata Rina Kalimantan Timur merupakan satu dari sembilan provinsi prioritas area kerja dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM RI). Dengan rehabilitasi mangrove mencapai 600 ribu hektare.
Kesembilan provinsi itu di antaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua.
"Dalam proyek ini diprogramkan kegiatan pembersihan rutin jangka panjang di wilayah pesisir dan kawasan hutan mangrove," jelasnya.
Selain itu, lanjut Rina juga dilakukan rentetan aktivitas lain di antaranya seperti investigasi komposisi sampah laut di mangrove, penilaian dampak sampah laut terhadap mangrove, tingkat kematian mangrove muda, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Berikutnya juga ada demonstrasi untuk membangun sistem pembersihan oleh berbagai entitas, serta menyusun pedoman pembersihan di kawasan mangrove.
" Kami mengusulkan lokasi proyek di Balikpapan, karena di sana sudah ada beberapa lokasi pelestarian mangrove. Yaitu Hutan Mangrove Margomulyo dan Mangrove Center Graha Indah," ungkap Rina Juliati.
Meski demikian, tak menutup kemungkinan proyek ini juga akan diperluas di kabupaten lain yang memiliki kawasan mangrove dengan luasan cukup besar. Seperti di Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.
Sampah laut di Kalimantan menjadi perhatian karena kuantitas yang cukup tinggi, terutama di dekat muara sungai yang menjadi kawasan mangrove.
Balikpapan juga diperkirakan memiliki jumlah sampah laut yang tinggi karena jumlah hotspot sampah yang relatif besar di zona pasang surut tempat tumbuhnya mangrove. Diketahui, Balikpapan memiliki 10 hotspot sampah di kawasan pesisir laut.
Pilot project ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data informasi untuk penanganan sampah laut di wilayah Mangrove. Sekaligus dapat mengurangi kuantitas sampah di laut dan kawasan hutan mangrove di Indonesia.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023