Sangatta (ANTARA Kaltim)- Bupati Kutai Timur, Isran Noor menolak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahaan Rakyat (Kemenperum) Tahun Anggaran 2013.
"Saya terpaksa menolak dana BSPS Kemenpera itu, karena tidak sesuai anggaran yang diberikan dengan kondisi wilayah kita," katanya di Sangatta, Kamis.
Ia mengatakan, Pemkab Kutai Timur menolak, bukan karena tidak setuju dengan program Kemenpera itu, tetapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan.
Menurut dia, besarnya dana BSPS Kemenpera untuk tiap rumah warga miskin hanya Rp7,5 juta, jelas tidak cocok dan tidak sesuai dengan kondisi di semua wilayah Kutai Timur.
Isran Noor yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengatakan, dengan hanya bantuan stimulant sebesar Rp7,5 juta per unit rumah, tidak sesuai dengan kondisi semua wilayah di desa-desa di Kutai Timur.
Dia mencontohkan warga yang tinggal di desa Manubar Kecamatan Sandaran sekali berangkat ke Kutai Timur saja harus mencarter speed boad dengan tarif Rp1,5 juta untuk sekali jalan. Belum lagi transportasi dari Sangatta ke Sangkulirang juga harus menyewa mobil Rp1 juta sekali jalan.
Isran Noor mengatakan, demikian juga warga yang berasal dari kecamatan Busang, Kecamatan Long Masengat, Batu Ampar dan Kecamatan Telen biaya transportasi saja tidak kurang Rp1,5 juta sekali jalan.
"Kalau yang mnendapat BSPS itu hanya warga di Sangatta, kita setuju-setuju saja, karena lebih dekat. Tapi kalau di wilayah pedalaman itu tidak sesuai dengan biaya transportasi yang mereka keluarkan," katanya.
Dia mengatakan, ntuk bantuan stimulant perumahan swadaya memang bagus, tetapi bagi wilayah Kutai Timur ini tidak sesuai, sehingga bantuan itu terpaksa ditolak.
Menurut dia, program pembangunan rumah layak huni saat ini sedang berjalan dan sedang dilaksanakan pembangunannya dan di targetkan akhir tahun 2013 ini selesai sebanyak 250 unit rumah dari target sebanyak 1.115 unit rumah type 36 hinggat tahun 2014.
"Pembangunan rumah sebanyak 1.115 unit yang dibyai dengan dana yang bersumber dari dana APBD Kutai Timur dan sebagian bersumber dari dana CSR perusahaan akan selesai tahun 2014 dan akhir tahun 2015 akan selesai dibangun 1.500 rumah yang diperuntukkan bagi warga miskin.
Program pembangunan rumah yalak huni itu dilaksanakan atas kerja sama Pemkab Kutai Timur dengan TNI AD dengan anggaran Rp50 juta per unit.
"Pembangunan rumah layak huni telah diresmikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Moeldoko, Oktober lalu" katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Saya terpaksa menolak dana BSPS Kemenpera itu, karena tidak sesuai anggaran yang diberikan dengan kondisi wilayah kita," katanya di Sangatta, Kamis.
Ia mengatakan, Pemkab Kutai Timur menolak, bukan karena tidak setuju dengan program Kemenpera itu, tetapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan.
Menurut dia, besarnya dana BSPS Kemenpera untuk tiap rumah warga miskin hanya Rp7,5 juta, jelas tidak cocok dan tidak sesuai dengan kondisi di semua wilayah Kutai Timur.
Isran Noor yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengatakan, dengan hanya bantuan stimulant sebesar Rp7,5 juta per unit rumah, tidak sesuai dengan kondisi semua wilayah di desa-desa di Kutai Timur.
Dia mencontohkan warga yang tinggal di desa Manubar Kecamatan Sandaran sekali berangkat ke Kutai Timur saja harus mencarter speed boad dengan tarif Rp1,5 juta untuk sekali jalan. Belum lagi transportasi dari Sangatta ke Sangkulirang juga harus menyewa mobil Rp1 juta sekali jalan.
Isran Noor mengatakan, demikian juga warga yang berasal dari kecamatan Busang, Kecamatan Long Masengat, Batu Ampar dan Kecamatan Telen biaya transportasi saja tidak kurang Rp1,5 juta sekali jalan.
"Kalau yang mnendapat BSPS itu hanya warga di Sangatta, kita setuju-setuju saja, karena lebih dekat. Tapi kalau di wilayah pedalaman itu tidak sesuai dengan biaya transportasi yang mereka keluarkan," katanya.
Dia mengatakan, ntuk bantuan stimulant perumahan swadaya memang bagus, tetapi bagi wilayah Kutai Timur ini tidak sesuai, sehingga bantuan itu terpaksa ditolak.
Menurut dia, program pembangunan rumah layak huni saat ini sedang berjalan dan sedang dilaksanakan pembangunannya dan di targetkan akhir tahun 2013 ini selesai sebanyak 250 unit rumah dari target sebanyak 1.115 unit rumah type 36 hinggat tahun 2014.
"Pembangunan rumah sebanyak 1.115 unit yang dibyai dengan dana yang bersumber dari dana APBD Kutai Timur dan sebagian bersumber dari dana CSR perusahaan akan selesai tahun 2014 dan akhir tahun 2015 akan selesai dibangun 1.500 rumah yang diperuntukkan bagi warga miskin.
Program pembangunan rumah yalak huni itu dilaksanakan atas kerja sama Pemkab Kutai Timur dengan TNI AD dengan anggaran Rp50 juta per unit.
"Pembangunan rumah layak huni telah diresmikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Moeldoko, Oktober lalu" katanya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013