Nunukan (ANTARA Kaltim) - Pejabat Gubernur Kalimantan Utara Ir Irianto Lambrie meminta pemerintah kabupaten/kota dan jajarannya di tingkat provinsi untuk tidak memberikan laporan dengan prinsip asal bapak senang atau "ABS".
Saat memberikan sambutan pada Hari Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon dan Bulan Menanam Nasional (BMN) di depan bupati dan wali kota di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Kamis, dia mengharpkan seluruh pejabat di pemerintah kabupaten/kota agar melaporkan data-data sesuai dengan realisasi yang dicapai.
Menurut dia, bagi pejabat yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik supaya legowo mengundurkan diri dalam rangka peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat.
Irianto Lambrie mengatakan, para pejabat paling mudah melaporkan data kepada atasan, namun apakah hal itu benar-benar seauai fakta di lapangan, itu perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.
"Saya harapkan masalah data-data capaian dari program kerja yang dilaporkan benar-benar yang sesuai dengan kenyataan. Tidak ada manfaatnya apabila masih menganut prinsip ABS," katanya di hadapan bupati dan walikota dan jajaran pejabat tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
Ia mengingatkan bahwa saat ini masyarakat semakin kritis, karena itu para pejabat semestinya menghindari berprilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di depan mata mereka.
Oleh karena itu, dia berpesan kepada jajarannya termasuk bupati dan wali kota agar laporan program kerjanya disesuaikan dengan realisasi yang sebenar-benarnya.
"Paradigma lama harus diubah di kalangan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ini guna memperbaiki sistem pelayanan agar masyarakat tidak menilai pemerintah selalu melakukan pembohongan publik," katanya.
Dia mengatakan, tidak ada manfaatnya selalu berprinsip ABS. Laporkan saja sesuai kenyataan yang dicapai. Kalau memang tidak mampu melaksanakan program itu supaya legowo mengundurkan diri dari jabatan itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Saat memberikan sambutan pada Hari Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon dan Bulan Menanam Nasional (BMN) di depan bupati dan wali kota di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Kamis, dia mengharpkan seluruh pejabat di pemerintah kabupaten/kota agar melaporkan data-data sesuai dengan realisasi yang dicapai.
Menurut dia, bagi pejabat yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik supaya legowo mengundurkan diri dalam rangka peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat.
Irianto Lambrie mengatakan, para pejabat paling mudah melaporkan data kepada atasan, namun apakah hal itu benar-benar seauai fakta di lapangan, itu perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.
"Saya harapkan masalah data-data capaian dari program kerja yang dilaporkan benar-benar yang sesuai dengan kenyataan. Tidak ada manfaatnya apabila masih menganut prinsip ABS," katanya di hadapan bupati dan walikota dan jajaran pejabat tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
Ia mengingatkan bahwa saat ini masyarakat semakin kritis, karena itu para pejabat semestinya menghindari berprilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di depan mata mereka.
Oleh karena itu, dia berpesan kepada jajarannya termasuk bupati dan wali kota agar laporan program kerjanya disesuaikan dengan realisasi yang sebenar-benarnya.
"Paradigma lama harus diubah di kalangan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara ini guna memperbaiki sistem pelayanan agar masyarakat tidak menilai pemerintah selalu melakukan pembohongan publik," katanya.
Dia mengatakan, tidak ada manfaatnya selalu berprinsip ABS. Laporkan saja sesuai kenyataan yang dicapai. Kalau memang tidak mampu melaksanakan program itu supaya legowo mengundurkan diri dari jabatan itu. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013