Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang mempersiapkan pelaksanaan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat terkait dengan penerapan hal itu pada 2023.
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis (30/3), menjelaskan pelaksanaan SPBE harus menjadi perhatian bersama seluruh organisasi perangkat daerah ( OPD) di lingkup Pemprov Kaltim, terutama OPD bersifat teknis, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum.
Ke depan, katanya, SPBE mampu mendukung pelaksanaan manajemen pemerintahan dengan berbasis elektronik. Artinya, pendataan yang diperlukan masyarakat sudah bisa diakses dengan mudah secara digital.
“Saat ini memang baru rapat koordinasi pertama. Ke depan kita harapkan ketika pelaksanaan SPBE aktif, maka bukan lagi berbicara masalah infrastruktur digital tetapi manajemen pemerintahan yang menggunakan sistem digital, sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah,” katanya.
Ia mengatakan hal itu setelah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) I SPBE yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/3).
Ia berharap, tidak ada alasan program SPBE tidak didukung seluruh kepala OPD Pemprov Kaltim karena program tersebut bagian dari program pemerintah pusat yang juga akan dinilai oleh Menteri PAN RB.
Artinya, katanya, ke depan Pemprov Kaltim terus berupaya agar seluruh OPD dapat memahami tujuan dan fungsi pelaksanaan SPBE bagi pemerintahan, sebab melalui SPBE dapat mengentaskan kemiskinan.
Ia menjelaskan data yang diberikan dalam SPBE menjadi rujukan untuk membantu masyarakat Kaltim, terutama penanganan kemiskinan. Data itu, antara lain menyangkut usia sekolah, angka pengangguran, dan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap OPD bisa memberikan data lengkapnya melalui Tim Koordinasi SPBE Pemprov Kaltim. Karena, tujuan dari SPBE ini juga mendata seluruh program strategis yang dilaksanakan seluruh OPD masing-masing. Jadi, semua harus satu kesatuan,” jelasnya.
Ia menjelaskan SPBE menekankan pada data yang bersifat elektronik sehingga seluruh OPD dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan mudah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal mengharapkan raker ini menjadi ruang diskusi untuk seluruh Tim Koordinasi SPBE sehingga Smart Government di Kaltim dapat diwujudkan bersama.
"Kami harapkan kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan . Tidak hanya 1-2 kali namun bisa 5-6 kali lah. Bicara nilai, kita harapkan dapat mengejar indeks SPBE. Namun, tetap kembali yang utama adalah strategi implementasi SPBE nantinya yang optimal harus bersama-sama jadi tanggung jawab kita,” katanya.
Kegiatan menghadirkan narasumber, Andi Yuniantoro dari Inixindo Yogyakarta, yang memaparkan terkait dengan strategi perencanaan, penataan, hingga implementasi SPBE.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis (30/3), menjelaskan pelaksanaan SPBE harus menjadi perhatian bersama seluruh organisasi perangkat daerah ( OPD) di lingkup Pemprov Kaltim, terutama OPD bersifat teknis, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum.
Ke depan, katanya, SPBE mampu mendukung pelaksanaan manajemen pemerintahan dengan berbasis elektronik. Artinya, pendataan yang diperlukan masyarakat sudah bisa diakses dengan mudah secara digital.
“Saat ini memang baru rapat koordinasi pertama. Ke depan kita harapkan ketika pelaksanaan SPBE aktif, maka bukan lagi berbicara masalah infrastruktur digital tetapi manajemen pemerintahan yang menggunakan sistem digital, sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah,” katanya.
Ia mengatakan hal itu setelah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) I SPBE yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/3).
Ia berharap, tidak ada alasan program SPBE tidak didukung seluruh kepala OPD Pemprov Kaltim karena program tersebut bagian dari program pemerintah pusat yang juga akan dinilai oleh Menteri PAN RB.
Artinya, katanya, ke depan Pemprov Kaltim terus berupaya agar seluruh OPD dapat memahami tujuan dan fungsi pelaksanaan SPBE bagi pemerintahan, sebab melalui SPBE dapat mengentaskan kemiskinan.
Ia menjelaskan data yang diberikan dalam SPBE menjadi rujukan untuk membantu masyarakat Kaltim, terutama penanganan kemiskinan. Data itu, antara lain menyangkut usia sekolah, angka pengangguran, dan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap OPD bisa memberikan data lengkapnya melalui Tim Koordinasi SPBE Pemprov Kaltim. Karena, tujuan dari SPBE ini juga mendata seluruh program strategis yang dilaksanakan seluruh OPD masing-masing. Jadi, semua harus satu kesatuan,” jelasnya.
Ia menjelaskan SPBE menekankan pada data yang bersifat elektronik sehingga seluruh OPD dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan mudah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal mengharapkan raker ini menjadi ruang diskusi untuk seluruh Tim Koordinasi SPBE sehingga Smart Government di Kaltim dapat diwujudkan bersama.
"Kami harapkan kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan . Tidak hanya 1-2 kali namun bisa 5-6 kali lah. Bicara nilai, kita harapkan dapat mengejar indeks SPBE. Namun, tetap kembali yang utama adalah strategi implementasi SPBE nantinya yang optimal harus bersama-sama jadi tanggung jawab kita,” katanya.
Kegiatan menghadirkan narasumber, Andi Yuniantoro dari Inixindo Yogyakarta, yang memaparkan terkait dengan strategi perencanaan, penataan, hingga implementasi SPBE.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023