Pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan KPK RI menggelar rapat koordinasi (rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
"Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Berau dengan seluruh pihak, termasuk lembaga KPK yang memberikan pembinaan dan pendampingan,” ucap Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Tanjung Redeb, Selasa.
Dikatakannya, rakor merupakan bentuk upaya dalam memperhatikan delapan area rawan korupsi, dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, pengelolaan APIP, manajemen ASN, pendapatan, pengelolaan dana desa maupun pengelolaan aset daerah.
"Dalam kegiatan rakor ini sebagai bentuk upaya dalam memperhatikan delapan area rawan korupsi," tutur Bupati Berau.
Terus dikatakannya, program pemberantasan korupsi terintegrasi merupakan satu tools yang paling efektif dalam mencegah tindakan yang berpotensi mengarah kepada korupsi, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pola ini juga mudah bagi KPK untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Sri Juniarsih juga berharap dalam rakor ini bisa memberikan hasil dan pemahaman yang maksimal dan berperan aktif dalam capaian Monitoring Center For Prevention (MCP).
"Mari kita capai target MCP terhadap hasil SPI yang saat ini di atas 70 persen. Angka ini masih harus dibenahi terus agar maksimal. Dan hasil evaluasi KPK harus ditindaklanjuti, untuk mengarah yang lebih baik dari sebelumnya" harap Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Berau dengan seluruh pihak, termasuk lembaga KPK yang memberikan pembinaan dan pendampingan,” ucap Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Tanjung Redeb, Selasa.
Dikatakannya, rakor merupakan bentuk upaya dalam memperhatikan delapan area rawan korupsi, dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, pengelolaan APIP, manajemen ASN, pendapatan, pengelolaan dana desa maupun pengelolaan aset daerah.
"Dalam kegiatan rakor ini sebagai bentuk upaya dalam memperhatikan delapan area rawan korupsi," tutur Bupati Berau.
Terus dikatakannya, program pemberantasan korupsi terintegrasi merupakan satu tools yang paling efektif dalam mencegah tindakan yang berpotensi mengarah kepada korupsi, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pola ini juga mudah bagi KPK untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Sri Juniarsih juga berharap dalam rakor ini bisa memberikan hasil dan pemahaman yang maksimal dan berperan aktif dalam capaian Monitoring Center For Prevention (MCP).
"Mari kita capai target MCP terhadap hasil SPI yang saat ini di atas 70 persen. Angka ini masih harus dibenahi terus agar maksimal. Dan hasil evaluasi KPK harus ditindaklanjuti, untuk mengarah yang lebih baik dari sebelumnya" harap Bupati.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023