Padang (ANTARA Kaltim)- Terbatasnya APBD yang dimiliki Sumatra Barat membuat pemerintah daerah setempat lebih giat mencari cara agar dapat terus menjalankan roda pembangunan. Misalnya pembangunan infrastuktur di Sumatra Barat sebagian besar didanai dengan pola berjamaah baik dari APBD kota/kabupaten, provinsi bahkan beberapa pembangunan didanai secara dominan dari APBN.
Hal ini rupanya menjadi perhatian DPRD Kaltim dalam hal ini Komisi III yang membidangi masalah pembangunan untuk dapat sharing mengenai hal tersebut. Dalam kunjungan kerja ke daerah ini, rombongan Komisi III diterima Anggota Komisi III DPRD Sumatra Barat Mukhlasin.
Dalam sharing terkait pembangunan infrastruktur, kedua daerah yakni Kaltim yang Sumbar dinilai sama-sama memiliki kemiripan topografi.
“Namun kondisi struktur tanah dan lahannya berbeda, sehingga ini yang menyebabkan di Kaltim harus mengeluarkan dana pemeliharaan infrastruktur khususnya jalan sangat besar,†kata Muhammad Adam, anggota Komisi III dalam sesi dialog di Gedung DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (21/11).
Menurut Adam biaya pemeliharaan tersebut cukup berat, sebab dana yang dimiliki Kaltim tidak hanya fokus pada pemeliharaan jalan. Dengan wilayah yang sangat luas tentu banyak pembangunan infrastruktur yang harus didanai. “Ini yang terus kita perjuangkan, apalagi Kaltim memiliki tanggung jawab pembiayaan 18 paket pengerjaan proyek dengan pola multi years contract senilai Rp 7 triliun. Ini yang sama-sama terus kita perjuangkan agar tuntas,†ungkap politikus Partai Hanura ini.
Belajar dari Sumbar yang membiayai beberapa pembangunan infrastruktur jalan seperti jalan dari Padang ke Bukit Tinggi sepanjang 90 km maupun Jalan Kelok Sembilan, dikatakan oleh Mukhlasin, meskipun pembangunannya tergolong lama karena keterbatasan dana dan harus berharap anggaran dari pusat, proyek ini akhirnya bisa tuntas.
“Walaupun kisah pembangunannya panjang dan lama, akhirnya selesai juga. Banyak pembangunan di daerah ini yang diselesaikan keroyokan, artinya sharing dana dari APBD kabupaten/kota, provinsi dan APBN,†sebut Mukhlasin.
Bahkan Mukhlasin menjelaskan, APBD Provinsi Sumbar pada pembangunan jalan Kelok Sembilan yang menghubungkan Lintas Tengah Sumatera dan Pantai Timur Sumatera APBD Provinsi hanya mendanai desainnya. “Desain itu termasuk studi dan Amdal, sedangkan konstruksi didanai APBN. Akhirnya sepuluh tahun selesai juga dan sekarang karena keunikan jalan dan jembatannya kini jadi objek wisata,†kata Mukhlasin yang juga didampingi perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Indra Jaya.
Anggota Komisi III Jawad Siradjudin yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, terkait pola pembiayaan pembangunan yang didanai secara berjamaah, Kaltim sendiri juga hingga saat ini terus mengupayakan agar pembangunan bisa didanai dengan pola serupa.
Tak hanya mengandalkan ABPD, namun APBN juga diupayakan turut berkontribusi.
“Sebagaimana Sumatra Barat Kaltim juga menaruh harapan besar beberapa pembangunan bisa didanai melalui APBN, terutama pada aspek-aspek yang memang menjadi tanggung jawab pusat,†pungkas Jawad. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Hal ini rupanya menjadi perhatian DPRD Kaltim dalam hal ini Komisi III yang membidangi masalah pembangunan untuk dapat sharing mengenai hal tersebut. Dalam kunjungan kerja ke daerah ini, rombongan Komisi III diterima Anggota Komisi III DPRD Sumatra Barat Mukhlasin.
Dalam sharing terkait pembangunan infrastruktur, kedua daerah yakni Kaltim yang Sumbar dinilai sama-sama memiliki kemiripan topografi.
“Namun kondisi struktur tanah dan lahannya berbeda, sehingga ini yang menyebabkan di Kaltim harus mengeluarkan dana pemeliharaan infrastruktur khususnya jalan sangat besar,†kata Muhammad Adam, anggota Komisi III dalam sesi dialog di Gedung DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (21/11).
Menurut Adam biaya pemeliharaan tersebut cukup berat, sebab dana yang dimiliki Kaltim tidak hanya fokus pada pemeliharaan jalan. Dengan wilayah yang sangat luas tentu banyak pembangunan infrastruktur yang harus didanai. “Ini yang terus kita perjuangkan, apalagi Kaltim memiliki tanggung jawab pembiayaan 18 paket pengerjaan proyek dengan pola multi years contract senilai Rp 7 triliun. Ini yang sama-sama terus kita perjuangkan agar tuntas,†ungkap politikus Partai Hanura ini.
Belajar dari Sumbar yang membiayai beberapa pembangunan infrastruktur jalan seperti jalan dari Padang ke Bukit Tinggi sepanjang 90 km maupun Jalan Kelok Sembilan, dikatakan oleh Mukhlasin, meskipun pembangunannya tergolong lama karena keterbatasan dana dan harus berharap anggaran dari pusat, proyek ini akhirnya bisa tuntas.
“Walaupun kisah pembangunannya panjang dan lama, akhirnya selesai juga. Banyak pembangunan di daerah ini yang diselesaikan keroyokan, artinya sharing dana dari APBD kabupaten/kota, provinsi dan APBN,†sebut Mukhlasin.
Bahkan Mukhlasin menjelaskan, APBD Provinsi Sumbar pada pembangunan jalan Kelok Sembilan yang menghubungkan Lintas Tengah Sumatera dan Pantai Timur Sumatera APBD Provinsi hanya mendanai desainnya. “Desain itu termasuk studi dan Amdal, sedangkan konstruksi didanai APBN. Akhirnya sepuluh tahun selesai juga dan sekarang karena keunikan jalan dan jembatannya kini jadi objek wisata,†kata Mukhlasin yang juga didampingi perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Indra Jaya.
Anggota Komisi III Jawad Siradjudin yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, terkait pola pembiayaan pembangunan yang didanai secara berjamaah, Kaltim sendiri juga hingga saat ini terus mengupayakan agar pembangunan bisa didanai dengan pola serupa.
Tak hanya mengandalkan ABPD, namun APBN juga diupayakan turut berkontribusi.
“Sebagaimana Sumatra Barat Kaltim juga menaruh harapan besar beberapa pembangunan bisa didanai melalui APBN, terutama pada aspek-aspek yang memang menjadi tanggung jawab pusat,†pungkas Jawad. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013