Samarinda (ANTARA Kaltim) - Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1.886.315 oleh pemerintah provinsi setempat.
"Inilah keputusan yang terbaik, saya ambil keputusan ini sifatnya 'win win solution', saya juga memperhatikan kebutuhan hidup layak," kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di Samarinda, Jumat.
Hal tersebut merupakan hasil pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pekerja dan Dewan Pengupahan, katanya.
"Ini sudah keputusan final dan tidak dapat ganggu gugat lagi karena merupakan hasil kesepakatan," kata Awang.
UMP tersebut juga merupakan hasil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) serta nila inflasi yang terjadi di Kaltim dan yang telah diputuskan merupakan hasil kesimpulan, katanya.
"Selain itu tiap kabupaten dan kota memiliki kewenangannya sendiri dalam menentukan Upah Minimum Kota (UMK) untuk pekerja yang ada di wilayahnya," kata Awang.
Namun dengan naiknya UMP Kaltim tersebut bukan hanya tanggungjawab Apindo saja karena besarnya kebutuhan juga mempengaruhi ada peran serta dari pemerintah.
Gubernur mengatakan pemerintah juga akan meringankan beban masyarakat dengan bekerjanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014.
Besaran UMP Kaltim 2014 dibahas bersama Dewan Pengupahan yang terdiri pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang menuntut adanya kenaikan hingga 2,6 juta.
Para pekerja yang tergabung dalam berbagai macam serikat kerja menginginkan UMP tahun 2014 adalah Rp2.600.000 atau naik 50 persen dari UMP tahun 2013 yakni Rp1.752.073. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Inilah keputusan yang terbaik, saya ambil keputusan ini sifatnya 'win win solution', saya juga memperhatikan kebutuhan hidup layak," kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di Samarinda, Jumat.
Hal tersebut merupakan hasil pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pekerja dan Dewan Pengupahan, katanya.
"Ini sudah keputusan final dan tidak dapat ganggu gugat lagi karena merupakan hasil kesepakatan," kata Awang.
UMP tersebut juga merupakan hasil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) serta nila inflasi yang terjadi di Kaltim dan yang telah diputuskan merupakan hasil kesimpulan, katanya.
"Selain itu tiap kabupaten dan kota memiliki kewenangannya sendiri dalam menentukan Upah Minimum Kota (UMK) untuk pekerja yang ada di wilayahnya," kata Awang.
Namun dengan naiknya UMP Kaltim tersebut bukan hanya tanggungjawab Apindo saja karena besarnya kebutuhan juga mempengaruhi ada peran serta dari pemerintah.
Gubernur mengatakan pemerintah juga akan meringankan beban masyarakat dengan bekerjanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014.
Besaran UMP Kaltim 2014 dibahas bersama Dewan Pengupahan yang terdiri pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang menuntut adanya kenaikan hingga 2,6 juta.
Para pekerja yang tergabung dalam berbagai macam serikat kerja menginginkan UMP tahun 2014 adalah Rp2.600.000 atau naik 50 persen dari UMP tahun 2013 yakni Rp1.752.073. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013