Nunukan (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Saefuddin mengakui Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara masih menyisakan banyak persoalan yang butuh pemecahan.
Selain masalah infrastruktur, juga persoalan penanganan calon tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia khususnya di Negeri Bagian Sabah, kata Hetifah di Nunukan, Kamis.
"Kita perlu membantu Nunukan ini supaya bisa keluar dari persoalan yang dialaminya setiap saat terutama penanganan TKI," kata legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Ia mengharapkan, Kantor Imigrasi yang berkewenangan mengeluarkan dokumen perjalanan keluar negeri perlu ditambah jumlahnya.
Begitu pula, dermaga pelabuhan lintas batas harus diperpanjang, agar penumpang atau WNI yang akan berangkat ke Malaysia lebih nyaman dan tertib.
Ia berjanji akan mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan, pada pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2014.
"Aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nunukan yang disampaikan pada rakor (rapat koordinasi) akan kami kawal pada pembahasan RAPBN 2014 ini," kata Hetifah.
Hetifah mengungkapkan, aspirasi masyarakat perbatasan harus menjadi prioritas bagi pemerintah pusat agar tindak kriminal seperti masuknya narkoba dan bahan peledak ataupun senjata api di wilayah itu dari luar negeri dapat diminimalisir.
Sekaitan dengan kebutuhan air bersih bagi masyarakat perbatasan, dia mengharapkan juga menjadi prioritas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Selain masalah infrastruktur, juga persoalan penanganan calon tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia khususnya di Negeri Bagian Sabah, kata Hetifah di Nunukan, Kamis.
"Kita perlu membantu Nunukan ini supaya bisa keluar dari persoalan yang dialaminya setiap saat terutama penanganan TKI," kata legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Ia mengharapkan, Kantor Imigrasi yang berkewenangan mengeluarkan dokumen perjalanan keluar negeri perlu ditambah jumlahnya.
Begitu pula, dermaga pelabuhan lintas batas harus diperpanjang, agar penumpang atau WNI yang akan berangkat ke Malaysia lebih nyaman dan tertib.
Ia berjanji akan mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan, pada pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2014.
"Aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nunukan yang disampaikan pada rakor (rapat koordinasi) akan kami kawal pada pembahasan RAPBN 2014 ini," kata Hetifah.
Hetifah mengungkapkan, aspirasi masyarakat perbatasan harus menjadi prioritas bagi pemerintah pusat agar tindak kriminal seperti masuknya narkoba dan bahan peledak ataupun senjata api di wilayah itu dari luar negeri dapat diminimalisir.
Sekaitan dengan kebutuhan air bersih bagi masyarakat perbatasan, dia mengharapkan juga menjadi prioritas. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013