Nunukan (ANTARA Kaltim) - Anggota DPR RI Ir Hetifah Saefuddin mengakui daerah perbatasan memang mengalami kendala dalam hal kemajuan pembangunan karena letak geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Timur ini di Nunukan, Kamis mengakui, walaupun ketersediaan SDM memadai tetapi kondisi sarana prasarana yang dimiliki maka tetap mengalami permasalahan dalam memajukan pembangunan di daerah perbatasan atau tertinggal.

Oleh karena itu, Hetifah Saefuddin yang merupakan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur tetap men-support pengembangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal agar akses lebih mudah.

Selain infrastruktur, kata dia, ketersediaan air bersih bagi masyarakat perbatasan sangat dibutuhkan tetapi terlebih dahulu menyediakan sarana prasarana pendukung lainnya.

Ia mengharapkan Kabupaten Nunukan sebagai beranda depan NKRI yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, pada sektor pendidikan perlu memiliki "community school" karena di daerah itu banyak anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menuntut ilmu.

Hetifah Saefuddin menyatakan pihaknya selalu mendorong agar penyaluran dana biaya operasional sekolah (BOS) di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan ini berbeda dengan daerah lainnya.

"Dana BOS disini (Nunukan) bukan hanya untuk pengadaan buku semata tetapi mesti ada uang makan bagi siswa-siswa anak TKI," ucap dia.

Masih banyaknya kendala yang ditemukan di wilayah perbatasan, maka akan menghambat proses percepatan pembangunan, tegasnya.    (*)

Pewarta: M Rusman
Editor : Amirullah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.