Nunukan (ANTARA Kaltim) - Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengklasifikasi titik rawan bencana pada setiap daerah di wilayah itu.
Kepala Kantor Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kaltara, Sanusi, di Bulungan, Jumat, menyatakan pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kelima kabupaten/kota meminta lokasi di daerahnya yang tergolong rawan terjadi bencana.
Ia mengakui, kabupaten/kota di wilayah utara Pulau Kalimantan yang bergabung dalam Provinsi Kaltara semuanya memiliki titik-titik rawan terjadi bencana baik banjir, longsor maupun kebakaran hutan.
Oleh karena itu, Sanusi berpandangan, setiap kabupaten/kota harus melaporkan secara kontinyu terkait kondisi wilayah masing-masing untuk menjadi acuan monitoring dan pengawasan dari pemerintah provinsi.
"Selama satu bulan lebih Kantor Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Kaltara dibentuk, kami sudah menjalin komunikasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk mengklasifikasi titik rawan bencana di daerahnya," kata dia melalui telepon.
"Jadi saat ini, kami masih dalam batas pengklasifikasian dulu dan belum dapat bertindak karena belum memiliki APBD," tambahnya.
Ia juga mengungkapkan, Kantor Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kaltara juga aktif melakukan koordinasi meminta data-data tentang jenis bencana yang rutin terjadi di wilayahnya dan kondisi lokasinya.
Sanusi mencontohkan, Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan yang seringkali dilanda banjir hingga tiga meter maka Pemprov Kaltara memikirkan untuk merelokasi warga ke daerah yang lebih tinggi.
"Kita rencanakan akan merelokasi warga yang berada di sekitar sungai di Kecamatan Sembakung ke daratan yang lebih tinggi," ucap dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala Kantor Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kaltara, Sanusi, di Bulungan, Jumat, menyatakan pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kelima kabupaten/kota meminta lokasi di daerahnya yang tergolong rawan terjadi bencana.
Ia mengakui, kabupaten/kota di wilayah utara Pulau Kalimantan yang bergabung dalam Provinsi Kaltara semuanya memiliki titik-titik rawan terjadi bencana baik banjir, longsor maupun kebakaran hutan.
Oleh karena itu, Sanusi berpandangan, setiap kabupaten/kota harus melaporkan secara kontinyu terkait kondisi wilayah masing-masing untuk menjadi acuan monitoring dan pengawasan dari pemerintah provinsi.
"Selama satu bulan lebih Kantor Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Kaltara dibentuk, kami sudah menjalin komunikasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk mengklasifikasi titik rawan bencana di daerahnya," kata dia melalui telepon.
"Jadi saat ini, kami masih dalam batas pengklasifikasian dulu dan belum dapat bertindak karena belum memiliki APBD," tambahnya.
Ia juga mengungkapkan, Kantor Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kaltara juga aktif melakukan koordinasi meminta data-data tentang jenis bencana yang rutin terjadi di wilayahnya dan kondisi lokasinya.
Sanusi mencontohkan, Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan yang seringkali dilanda banjir hingga tiga meter maka Pemprov Kaltara memikirkan untuk merelokasi warga ke daerah yang lebih tinggi.
"Kita rencanakan akan merelokasi warga yang berada di sekitar sungai di Kecamatan Sembakung ke daratan yang lebih tinggi," ucap dia. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013