Samarinda (ANTARA Kaltim)- Proyek dengan sistem tahun jamak atau multiyears selalu dihantui permasalahan pendanaan. Begitu juga yang terjadi pada proyek pembangunan Stadion Batakan, Balikpapan. Kekhawatiran berbagai kalangan mengenai tidak berlanjutnya pembangunan stadion ini juga disorot Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Adam Sinte.
Ia berpandangan bagaimanapun keadaannya, proyek tersebut akan terus berlanjut. “Untuk sementara kemungkinan penundaan pembangunan itu bisa saja terjadi karena permasalahan dana dan pembebasan lahan. Namun untuk di stop itu tidak akan terjadi,†tutur politikus Hanura ini, Rabu (24/7).
Adam menambahkan, memang salah satu proyek utama Pemkot Balikpapan ini butuh penambahan dana dari Pemprov, terutama tahap II yang masih kekurangan Rp 194 miliar dari total pembiayaan Rp 423 miliar.
“Kekurangan Rp 194 miliar tersebut harus dilunasi tahun ini. Yang jadi persoalan sesungguhnya pada pembangunan tahap III Pemkot Balikpapan tidak memiliki dana, dan itu tidak kecil. Sebesar Rp 600 miliar yang harus disediakan untuk pembangunan ini. Inilah harus ada sharing
pembiayaan antara Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim,†ungkap Adam.
Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Balikpapan, PPU dan Paser ini berharap agar Pemprov Kaltim dalam hal ini gubernur, memperhitungkan kesegeraan kucuran dana proyek paling dinanti warga Kota Minyak ini.
“DPRD Kaltim selalu mengawal anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Yang jadi soal ketika Pemprov Kaltim mengalokasikan dana untuk disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan, artinya lebih kecil dari yang diharapkan. Saya menginginkan Pemprov membantu Pemkot Balikpapan agar
apa yang diperjuangkan di parlemen bisa terealisasi †ucap Adam.
Tak heran, ia berharap Pemkot Balikpapan harus terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pemprov guna mencari solusi terbaik untuk pembangunan ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Ia berpandangan bagaimanapun keadaannya, proyek tersebut akan terus berlanjut. “Untuk sementara kemungkinan penundaan pembangunan itu bisa saja terjadi karena permasalahan dana dan pembebasan lahan. Namun untuk di stop itu tidak akan terjadi,†tutur politikus Hanura ini, Rabu (24/7).
Adam menambahkan, memang salah satu proyek utama Pemkot Balikpapan ini butuh penambahan dana dari Pemprov, terutama tahap II yang masih kekurangan Rp 194 miliar dari total pembiayaan Rp 423 miliar.
“Kekurangan Rp 194 miliar tersebut harus dilunasi tahun ini. Yang jadi persoalan sesungguhnya pada pembangunan tahap III Pemkot Balikpapan tidak memiliki dana, dan itu tidak kecil. Sebesar Rp 600 miliar yang harus disediakan untuk pembangunan ini. Inilah harus ada sharing
pembiayaan antara Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim,†ungkap Adam.
Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Balikpapan, PPU dan Paser ini berharap agar Pemprov Kaltim dalam hal ini gubernur, memperhitungkan kesegeraan kucuran dana proyek paling dinanti warga Kota Minyak ini.
“DPRD Kaltim selalu mengawal anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Yang jadi soal ketika Pemprov Kaltim mengalokasikan dana untuk disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan, artinya lebih kecil dari yang diharapkan. Saya menginginkan Pemprov membantu Pemkot Balikpapan agar
apa yang diperjuangkan di parlemen bisa terealisasi †ucap Adam.
Tak heran, ia berharap Pemkot Balikpapan harus terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pemprov guna mencari solusi terbaik untuk pembangunan ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013